Biskom, Februari, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Pemerintah menyatakan bahwa dalam dua tahun mendatang seluruh lembaga pemerintah sudah menerapkan Sistem e-Procurement dengan infrastruktur yang bernama LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Sayangnya, pembangunan LPSE Pusat maupun pilot project LPSE Regional untuk empat provinsi yang didanai sekitar $ 5 Juta masih sarat persoalan dan terkesan pihak daerah hanya pasif alias disuapin begitu saja oleh pusat. Kurangnya pilihan teknologi dan minimnya upaya untuk menanggulangi digital devide atau kesenjangan digital di daerah yang pada saat ini merupakan permasalahan umum yang paling sering terjadi ketika sebuah proyek e-Government diterapkan. Read the rest of this entry »

Pikiran Rakyat, 11 Februari 2008, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Pada saat ini entitas bisnis memiliki bargaining yang kuat untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dan proses sosial politik yang terjadi ditengah masyarakat. Begitu juga dengan event Pilkada Jabar yang diwarnai dengan wacana Kepala Daerah yang mesti memegang tiket pro-bisnis. Namun, makna dan pengertian pro-bisnis itu sendiri masih terkesan dangkal, meskipun beberapa parameter telah menjadi acuan. Bahkan, tiket pro-bisnis bisa berkonotasi negatif manakala mental pengusaha semata-mata hanya memanen proyek pemerintah dengan cara KKN. Read the rest of this entry »

Kompas, Jawa Barat, 31 Januari 2008, Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

Eksistensi situs Web pemerintah daerah dengan domain go.id mestinya bisa menjadi jendela informasi online yang sangat bermanfaat untuk memasarkan potensi dan sumber daya daerah. Namun, situs tersebut tetap saja merana dan sepi pengunjung. Situs plat merah itu masih terbelenggu oleh faktor conformity sehingga mirip buletin yang isinya amat menjemukan. Conformity merupakan kondisi yang serba diarahkan dan diseragamkan. Read the rest of this entry »

Kontan, 14 Januari 2008, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Tantangan pasokan bahan baku dan efek domino kenaikan harga minyak dunia semakin menggoyahkan langkah usaha BUMN. Ironisnya, untuk menghadapi tantangan itu hanya ditanggulangi dengan bongkar pasang direksi. Seperti halnya di tubuh PLN yang mencopot Direktur Pembangkitan dan Energi Primer akibat krisis pasokan batubara untuk PLTU. Padahal, ada persoalan mendasar yang dihadapi oleh kebanyakan BUMN dalam menjalankan usahanya. Pengelola BUMN kurang adaptif terhadap proses bisnis dengan tantangan terkini. S Read the rest of this entry »