Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sudah lama terbentuk. Namun, akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini belum menggembirakan. Komite yang dibentuk lewat Peraturan Presiden No.42/2005 itu kini diperkuat lagi dengan kebijakan ekonomi berupa Inpres No.6/2007 yang juga banyak menyangkut bidang infrastruktur. Antara lain tentang pembiayaan dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk pembentukan Indonesia Infrastructure Fund. Read the rest of this entry »

Semangat Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Telematika sebagai Smart Infrastructure harus didorong dengan kebijakan nasional yang terintegrasi. Eksistensi Smart Infrastructure harus mampu memperbaiki pelayanan umum dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya di daerah sehingga mampu membangkitkan daya saing.Pada prinsipnya infrastruktur tersebut meliputi City Area Network (CAN) sebagai wahana komunikasi terpadu dalam bentuk voice, video dan data yang menghubungkan data center dengan berbagai instansi pemerintah dan fasiltas umum dengan menggunakan peralatan monitoring serta peralatan komputer beserta divais pendukung lainnya. Read the rest of this entry »

Kontan, 25 April 2007

Predikat TVRI sebagai televisi publik belum disertai dengan langkah efisiensi dan perubahan karakter jurnalistik secara mendasar. Padahal, dengan situasi seperti sekarang ini rakyat sangat membutuhkan menu siaran yang segar, cerdas dan mampu memompa motivasi. Predikat sebagai Lembaga Penyiaran Publik ( LPP) belum diartikulasikan secara pas oleh para direksi. Kondisi TVRI semakin parah dengan terjadinya konflik segitiga antara Direksi – Serikat Karyawan – dan Dewan Pengawas yang terjadi akhir-akhir ini. TVRI semakin dihinggapi oleh penyakit struktural yang sangat kronis. Sehingga nafasnya tersengal-sengal hampir putus. Read the rest of this entry »

Pilkada yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta dan daerah lainnya masih dibayang-bayangi oleh busung pemilih. Beberapa kalangan berpendapat tingkat partisipasi warga dalam Pilkada DKI yang diselenggarakan secara langsung pada Agustus 2007, diprediksi akan rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan busung pemilih pilkada meliputi faktor politis, psikososial, dan teknis. Faktor politis disebabkan antara lain minimnya alternatif pilihan calon yang disodorkan parpol. Faktor psikososial disebabkan kejenuhan rakyat terlibat dalam proses demokrasi yang selama ini hasilnya hanya menguntungkan elite politik dan belum memihak kepentingan rakyat luas. Sedangkan faktor teknis yang bisa mengakibatkan busung pemilih pilkada adalah lemahnya infrastruktur yang digunakan untuk tahapan pilkada sejak proses pendaftaran pemilih hingga reliabilitas penghitungan suara yang sering mencuatkan sengketa pascapilkada. Read the rest of this entry »