Kontan, 29 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Penggunaan KTP sebagai tanda pemilih Pemilu dan Pilkada merupakan cara yang tepat untuk memangkas biaya logistik dan efisiensi tahapan Pemilu. Namun, timbul persoalan baru yang berhubungan dengan reliabilitas SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) yang pada saat ini baru dioperasikan di sebagian daerah. Reliabilitas yang merupakan senyawa dari keandalan, harga murah dan mudah dioperasikan belum terwujud. Penerapan SIAK hingga saat ini belum menunjukkan efektifitas, bahkan di beberapa daerah masih terlihat amburadul. Padahal, aplikasi SIAK sudah menghabiskan dana yang cukup besar karena aplikasinya menggunakan produk Proprietary. Read the rest of this entry »

Kontan 12 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Pemilu di Indonesia telah melahirkan paradoks. Biayanya sangat mahal tetapi menggunakan teknologi pemungutan suara yang kurang efisien. Bahkan boleh dibilang masih ?primitif? ketika kita bandingkan dengan negara lain. Para elite politik yang merancang UU Pemilu tetap saja mengidap sindrom katak dalam tempurung. Karena belum berani melakukan trobosan dalam hal teknologi pemungutan suara. Kalkulasi pemerintah terhadap kebutuhan dana untuk melaksanakan Pemilu 2009 mencapai Rp 17 triliun. Meskipun telah memangkas jumlah anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum yang mencapai Rp 22,3 triliun. Namun, hal itu belum menggembirakan rakyat. Pasalnya, cara pangkas pemerintah itu belum bersifat sistemik dan masih menyisakan kerawanan dalam tahapan pemilu. Read the rest of this entry »

Kontan 06 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Hingga kini kita masih penasaran dengan Tesis Paul Krugman, kolumnis The New York Time dan Professor dari Princeton University, Stanford dan MIT. Yang pada intinya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada prinsipnya lebih banyak disebabkan oleh perasan keringat, bukan oleh kedigdayaan otak dari segenap eksponen bangsa. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi selama ini terjadi karena penambahan input berupa akumulasi modal dan tenaga kerja, dan bukannya peningkatan output. Read the rest of this entry »

Beberapa pemerintah daerah dinilai telah kehilangan business friendly. Berbagai kasus buruknya mutu pelayanan publik melahirkan stigma betapa kurang ramahnya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor bisnis dan investasi.

Melihat skala dan komplikasi mutu layanan publik dari pemda maka pemerintah menempuh berbagai cara antara lain lewat lomba pelayanan satu pintu atau OSS ( One Stop Service ). Dengan itu diharapkan prilaku dan budaya birokrasi daerah yang tidak sesuai dengan semangat mutu pelayanan bisa dieleminir. Perombakan karakter dan postur birokrasi merupakan syarat mendasar. Read the rest of this entry »