Majalah Tematika, Edisi 07, September-Oktober 2011

            Idealnya Pemilu 2014 bagi Bangsa Indonesia merupakan konsolidasi demokrasi secara baik. Pelaksanaan Undang Undang Penyelenggara Pemilu sangat ditentukan oleh postur komisioner pemilu. Sehingga penyelengara Pemilu harus mampu melakukan pemilu yang murah, efektif dan bebas dari politik uang dalam modus terkini. Definisi murah adalah menyangkut  biaya penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah (Pilkada) maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh para kandidat.  Read the rest of this entry »

Kompas, 9 Juli 2009

               Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kecurangan pemilu kebanyakan terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pernyatan MK yang dihasilkan dari proses persidangan sengketa pemilu itu boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es dari modus kecurangan pemilu (fraud election). Penghitungan manual bertingkat-tingkat dari TPS, PPK, hingga perhitungan nasional sangat rawan dengan modus kecurangan dan menstimulir adanya “belanja” suara oleh berbagai pihak. Read the rest of this entry »

Pikiran Rakyat, 9 Juli 2009

Setiap negara demokrasi memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam melayani warganya untuk menikmati proses penghitungan suara pada hari H pemilu. Ketika rekapitulasi di TPS dimulai, hal itu menjadi awal yang sangat mendebarkan bagi para petarung demokrasi. Momentum tersebut sangat signifikan sekaligus bisa menimbulkan atau justru menghilangkan kepastian politik suatu negara. Read the rest of this entry »

Kontan, 3 Juli 2009

Ketidakberesan DPT ( Daftar Pemilih Tetap ) Pemilu 2009 telah mencapai fase “demonstrationem mirabilen” alias tidak bisa disanggah lagi karena bukti sudah bertaburan. DPT untuk Pemilu Legislatif secara jujur harus diakui banyak menyimpan persoalan dan ketidakberesan. Namun, untuk DPT Pemilu Presiden hal itu tidak boleh terjadi lagi. KPU, Pemerintah dan partai politik mesti memiliki tekad yang sama untuk membenahi secara mendasar DPT Pemilu. Read the rest of this entry »