Koran Jakarta, Jum’at 12 Januari 2018

Terhitung awal Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari perusahaan asal Prancis. Yakni Total E&P Indonesia (TEPI) dan Inpex Corporation yang telah mengelola blok tersebut selama 50 tahun.

Blok Migas yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu telah diserahterimakan SKK Migas kepada PT Pertamina (Persero). Blok ini merupakan produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional.

Pemerintah Indonesia berterima kasih atas lancarnya alih blok migas itu serta kontribusi dan kerja keras TEPI sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai mitra TEPI.

Disisi lain Pertamina yang diberi amanat Pengelolaan Blok Mahakam harus mampu menjaga produksi. Apalagi blok itu telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009. Dengan kondisi itu banyak kendala dalam mengontrol biaya operasi. Juga harus tetap mengedepankan Quality, Health, Safety, Security and Environment (QHSSE) dalam operasionalnya.

Perlu menjaga kesinambungan operasi dan produksi dengan menuntaskan pemboran sumur baru. Alih kelola mengharuskan Pertamina melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai 1,27 miliar dollar AS, untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam.

Alih blok migas juga harus menyesuaikan dengan aturan main yang baru tentang usaha hulu minyak dan gas. Yang ditandai dengan berlakunya skema gross split dalam kontrak bagi hasil. Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017.

Babak baru usaha hulu migas juga menyangkut eksistensi pemerintah daerah yang menurut ketentuan berperan serta dengan penyertaan modal usaha atau disebut Participating Interest (PI) Blok Migas. Sesuai dengan Surat Menteri ESDM perihal keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan Blok Migas.

Perlu mewujudkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bersih dan kredibel. Serta menguasai seluk beluk bisnis migas untuk melakukan ketentuan 10 persen participating interest. Diharapkan modal pemda yang disetorkan benar-benar mendatangkan keuntungan yang optimal dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah.

Meskipun dalam prakteknya dana penyertaan modal tersebut dipinjam dari PT Pertamina, namun jangan sampai penyertaan modal tersebut mengalami masalah disana-sini karena manajemen BUMN kurang profesional dan pengelola hanya kerja sambilan.


Alih Blok Mahakam merupakan peristiwa yang kedua kontrak migas dengan skema gross split yang dilakukan oleh kontraktor nasional. Sebelumnya hal itu telah dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE yang menggarap Blok Migas Offshore North West Java (ONWJ) yang anjungannya tersebar dilepas pantai utara Provinsi Jawa Barat.


Pada prinsipnya skema gross split diartikan sebagai cara bagi hasil antara operator dengan pemerintah yang dilakukan di level revenue. Bukan setelah adanya biaya seperti halnya kontrak kerjasama yang sudah ada. Skema ini tidak ada lagi faktor cost recovery yang sebelumnya berlaku.


Perlu kesiapan pihak pemerintah daerah menghadapi pengalihan blok migas. Pemkab Kutai Kertanegara dan Pemprov Kaltim perlu melihat persoalan dalam operasional Blok ONWJ, dimana Pemprov Jabar mengambil 10 persen participating interest senilai sekitar Rp 1 triliun dengan membentuk BUMD hulu migas. Perusahaan Daerah ini selanjutnya berperan sebagai partner Pertamina selaku kontraktor dalam mengeksploitasi Blok ONWJ.

 

Sebagai konsekuensinya BUMD tersebut harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk ikut mengelola blok migas. Juga memahami aspek Net Present Value (NPV) seperti aspek harga minyak, volume produksi dan biaya produksi. Selain itu BUMD juga harus memiliki misi untuk mengembangkan lapangan kerja untuk rakyat daerah. Serta melibatkan seluas-luasnya produk dan industri lokal untuk turut mendukung operasional usaha hulu migas.


Kompetensi juga menyangkut penghitungan keekonomian lapangan migas yang sudah tua dan kurang produktif. Apalagi sebagian sumur ONWJ sudah tidak bisa berproduksi lagi. Perlu kompetensi untuk menentukan biaya eksploitasi lapangan serta perkiraan harga migas di pasaran yang menjadi referensi.


Dengan skema gross split pemerintah pusat tidak lagi ikut campur dan tidak mengawasi operasi sehari-hari. Begitu juga dengan biaya pengeluaran oleh kontraktor, pemerintah pusat lepas tangan.


Ada faktor yang krusial terkait dengan skema gross split yakni masalah akutansi migas dan perhitungan volume produksi. Selama ini dalam sistem bagi hasil migas terjadi kerancuan penghitungan back allocation. Pada prinsipnya back allocation untuk menghitung volume produksi dan lifting setiap sumur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting masing-masing pihak, termasuk besarnya jatah daerah penghasil migas.

Mestinya perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan data-data well group, well production duration, transaksi volume produksi disetiap entitas (sumur, stasiun pengumpul, stasiun pengumpul utama) dan volume lifting yang memiliki karakter dinamik. Selama ini dinilai belum tercipta laporan bagi hasil yang transparan, akurat dan adil berdasarkan lokasi setiap sumur. Belum diterapkan sistem yang ideal terkait dengan back allocation yang mestinya dilakukan dengan menggabungkan antara data-data lifting yang dilakukan oleh kontraktor dibandingkan dengan data-data volumetrik produksi.

Penerapan sistem gross split harus dikawal dengan ketat agar kepentingan daerah tidak dirugikan. Usaha pertambangan migas sangat sensitif terhadap kondisi politik bahkan bisa menimbulkan gejolak.

Mewujudkan transparansi lifting migas merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan SDA migas. Transparansi lifting migas itu juga sangat diperlukan oleh daerah-daerah penghasil migas di Indonesia .

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa pembagian hasil produksi atau production sharing contract masih sensitif dan sarat dengan masalah. Sekitar 75 kontraktor terdaftar sebagai pelaku usaha dalam bidang migas. Pelaksanaan monitor setiap perusahaan tersebut dalam penginputan data masih bersifat parsial. Sehingga data-data tersebut hanya bisa dilihat disetiap perusahaan dalam berbagai format.

Kondisi itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari seluruh perusahaan dalam waktu yang singkat. Data volume yang dilaporkan selama ini semata-mata hanya merujuk kepada laporan produksi yang disampaikan secara sepihak oleh kontraktor.

Kondisi ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan baik antara Pemerintah Pusat dengan kontraktor maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau juga antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya. Selama ini Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) menuntut adanya perbaikan perhitungan, sistem monitoring dan formula bagi hasil yang adil.

Perlu sistem monitoring dan informasi yang canggih dan real time terhadap volume lifting migas dari setiap sumur. Untuk mengoptimasikan penghitungan back allocation dibutuhkan solusi terbaru dan pengembangan dari metode penghitungan yang telah ada selama ini. Pada prinsipnya optimasi back allocation bertujuan menghitung volume produksi dan lifting setiap sumur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting masing-masing daerah penghasil migas.


*) Lulusan UPS Toulouse Prancis.



Share