Koran Jakarta, Senin 16 Februari 2015

Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah hunian atau kediaman masyarakat menengah ke bawah mendapat reaksi keras pemerintah daerah. PBB selama ini menjadi pemasukan daerah yang signifikan dan sangat empuk untuk diselewengkan pejabat daerah.

Ferry Mursyidan perlu segera menentukan kriteria yang akan dibebaskan pembayaran PBB. Perlu reka ulang pemberlakuan PBB yang hanya untuk rumah komersial seperti restoran, pertokoan, perkantoran, dan kontrakan. Dalam situasi penerimaan negara yang tidak pasti, maka usaha mengonsolidasikan potensi penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah berarti. Usaha keras jajaran Ditjen Pajak untuk mengejar setoran dan menahan jebolnya anggaran perlu disertai dengan langkah detail untuk memungut pajak secara efektif.

 

Salah satu langkah penting perpajakan adalah rekayasa prosedur penatausahaan PBB, khususnya bagi rumah komersial dan mewah, mengingat prosedur PBB yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama selama ini belum efektif dan efisien. Standard operating procedure yang disusun masih lambat dan birokratis. Berbagai proses disusun berdasarkan hirarki, struktur organisasi, dan jenjang jabatan, sehingga prosedur penyelesaian pekerjaan menjadi panjang dan bertele-tele.

 

Kondisinya semakin menyedihkan karena seluruh pekerjaan masih dilakukan secara manual. Untuk itu perlu rekayasa proses bisnis atau Bussiness Process Reengineering (BPR) pada penatausahaan PBB untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, waktu, biaya, dan tenaga pada KPP Pratama. Hasilnya kemudian diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi berbasis web.

 

Sektor Perkebunan merupakan komponen PBB yang belum digarap secara optimal. Potensinya jangan dianggap remeh. Lebih-lebih komoditas perkebunan sedang cerah. Penatausahaan PBB sektor perkebunan kini diserahkan dari KPPBB kepada KPP Pratama.

 

PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB) selama ini salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi bukan termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keduanya merupakan pajak pusat. Sedangkan daerah hanya menerima bagian dari kedua pajak tersebut sebagai dana perimbangan yang cukup besar. Pemerintah daerah harus sekuat tenaga membantu mengintensifkan pemungutan PBB dengan melibatkan segenap perangkat setempat.

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, diatur pembagian hasil penerimaan PBB antara pusat (10 persen) dan daerah (90 persen). Dari jatah 90 persen rinciannya untuk provinsi (16,2 persen), kabupaten/kota (64,8 persen), dan biaya pungut (9 persen). Jatah pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota (65 persen) dan insentif kabupaten/kota (35 persen) yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui target.

 

Saatnya merekayasa prosedur penatausahaan PBB dengan solusi teknologi informasi. Objek PBB terbagi dalam pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Perkebunan adalah Objek PBB di bidang budi daya perkebunan yang dilakukan BUMN, BUMD dan swasta. Perannya signifikan dalam penerimaan PBB secara nasional. Penatausahaan saat ini masih manual, sehingga menyebabkan inkonsistensi data wajib pajak perkebunan.

 

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) belum bisa menangani penatausahaan PBB perkebunan sehingga banyak Objek belum tergarap. Penatausahaan manual menyebabkan penetapan PBB perkebunan tidak rinci. Ketiadaan informasi spasial menimbulkan penetapan klasifikasi perkebunan dan status pembayaran wajib pajak. Untuk itu, penting segera membentuk sistem basis data atribut perkebunan yang terintegrasi dengan Sismiop dan sistem basis data spasial. Apalagi teknologi penginderaan jarak jauh telah tersedia secara mudah.

 

Kantor Ditjen Pajak yang telah menggunakan citra satelit QuickBird Pankromatik Standard untuk menghimpun data Objek-Objek pajak potensial di beberapa wilayah, mestinya disertai dengan BPR pada penatausahaan PBB sektor perkebunan. Peta garis hasil interpretasi citra QuickBird Pankromatik Standard tersebut sangat berguna untuk menghitung luas dan menetapkan Objek PBB.

 

Memudahkan

Penggunaan citra satelit itu juga memudahkan analisis terhadap degradasi areal perkebunan di suatu wilayah. Misalnya, masalah areal perkebunan karet dari tahun ketahun dibabat atau ada konversi lahan secara besar-besaran hingga menyusut drastis. Di sisi lain, peremajaan pohon karet terkendala pengadaan bibit bermutu, serta hak guna usaha yang amburadul. Dengan demikian data luas perkebunan karet bisa diklasifikasikan secara tepat, termasuk mempertimbangkan umur tanaman, tingkat produktivitas, volume produksi, dan luas areal.

 

Pada saat ini, klasifikasi tersebut merupakan silang sengketa yang banyak dikeluhkan pebisnis perkebunan. Mereka keberatan karena hampir setiap tahun, NJOP PBB sektor ini naik. Harusnya usia produktif suatu tananam menjadi dasar pertimbangan. Untuk itu, berbagai asosiasi perkebunan menuntut pemerintah agar mengubah pola perhitungan NJOP berbasis umur tanaman.

 

Beberapa masalah berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penatausahaan PBB sektor perkebunan pada KPP Pratama karena belum ada sistem informasi untuk membantu operasional penatausahaan. Pada prosedur pendataan Objek pajak perkebunan, setiap tahun disampaikan dan dipanau pengembaliaan SPOP secara individual untuk setiap OP perkebunan, meski data OP-nya tidak berubah.

 

Kegiatan penatausahaan PBB sektor perkebunan merupakan pekerjaan rutin setiap tahun. SOP KPP Pratama terdapat dua kelompok prosedur dalam aktivitas penatausahaan PBB sektor perkebunan. Yaitu prosedur yang dilakukan berulang setiap tahun dan bersifat situasional. Artinya hanya terjadi karena peristiwa tertentu.

 

Rekayasa ulang hendaknya difokuskan pada kelompok prosedur pertama dan yang terkait dengan transaksi data secara langsung antara WP dan petugas pajak, yaitu prosedur pendataan OP dan penyampaian SPPT kepada WP. Prosedur lain yang terkait erat dengan itu, yaitu cara penilaian OP dan penetapan PBB, juga menjadi bagian dalam pelaksanaan BPR. Penatausahaan PBB sektor perkebunan untuk setiap OP, dari prosedur pendataan sampai dengan penyampaian SPPT oleh WP, terdapat 48 proses As-Is. Sedangkan pihak yang terlibat adalah WP dan sembilan petugas KPP Pratama.

 

Di sejumlah negara, sumbangan PBB mencapai 10 persen lebih dari pendapatan pajak. BPR tersebut memberi peluang petugas untuk fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi. Selama ini, sektor PBB hanya berkontribusi kurang dari 5 persen. Ini perlu ditingkatkan.

*) Penulis alumnus UPS Toulouse Prancis 

Share