Kontan, Selasa 2 Desember 2014

         Aspek konektivitas menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Definisi konektivitas terdiri dari konektivitas fisik, institusi dan antar penduduk. Pada saat ini konektivitas bisa dianalogikan seperti pisau bermata dua. Disatu sisi sangat penting sebagai wahana untuk meningkatkan daya saing bangsa, namun disisi lain bisa dianalogikan menggelar karpet merah liberalisasi jasa dan produk asing di negeri ini.

            Ketidaksiapan dan kesalahan strategi konektivitas nasional justru akan memberikan jalan mulus bagi raksasa korporasi asing untuk merambah hingga ceruk pasar hiperlokal atau ceruk di perdesaan. Tak bisa dimungkiri, Indonesia belum siap mengantisipasi dominasi asing karena masih rendahnya indeks konektivitas. Baik konektivitas fisik sektor perhubungan atau transportasi maupun konektivitas sektor teknologi  informasi dan komunikasi (TIK) yang tergambar dalam kondisi e-Readiness nasional.

 

Strategi Poros Maritim sangat relevan dengan agenda konektivitas APEC yang menekankan pentingnya aspek community of connectivity atau keterhubungan komunitas. Dengan menekankan aspek tersebut maka semua barang, warga negara, investasi dan inisiatif antar anggota APEC bisa berjalan tanpa hambatan. Penekanan diatas untuk memuluskan tujuan utama forum APEC yakni liberalisasi perdagangan dan investasi secara total pada 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.

 

Sayangnya liberalisasi itu datang lebih cepat dan sulit terbendung di negara berkembang dari waktu yang telah digariskan. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia menjadi kewalahan lalu terpuruk untuk beberapa sektor atau produk. Karena aliran barang dan jasa lebih banyak mengalir dan membanjiri perekonomian domestik ketimbang peningkatan ekspor produk nonmigas Indonesia. 

 

Untuk mewujudkan Poros Maritim, pemerintahan Jokowi-JK terlebih dahulu harus membenahi kondisi infrastruktur transportasi laut yang mengedepankan sistem yang cerdas. Faktor yang sangat menentukan terwujudnya Poros Maritim adalah keandalan sistem logistik nasional dengan metode tol laut. Yakni adanya operasional kapal besar yang setiap hari berkeliling di pelabuhan-pelabuhan laut yang ada diseluruh kepulauan Nusantara. Metode diatas terkoneksi secara efisien dengan sistem perkeretaapian.

 

 Dengan metode ini diharapkan terjadi penurunan biaya logistik minimal 5 persen per tahun sehingga biaya logistik Indonesia tarifnya mendekati Thailand. Pada 2013, biaya logistik Indonesia masih setara dengan 27 persen produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dari Thailand 15,2 persen, Malaysia 13 persen, dan Singapura 8,5 persen. Selain itu, pada 2012 Bank Dunia telah mengumumkan Logistic Performance Index atau LPI dimana peringkat Indonesia tergolong rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Peringkat Indonesia naik dari peringkat 75 menjadi 59, namun masih tergolong rendah jika dibandingkan Malaysia yang berada di posisi 29 dan Malaysia di posisi 29.

 

      Kinerja logistik Indonesia sejak 2012 menurut kajian World Economic Forum kondisi terus menurun.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan implementasi cetak biru pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang antara lain mengatur strategi program, peta panduan, dan rencana aksi dalam memperbaiki kinerja logistik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 26 tahun 2012.

 

      Turunnya kinerja sektor logistik nasional dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur armada kapal, pelabuhan, pergudangan, jalan dan lain-lain  yang berdampak tingginya biaya operasional pengiriman barang. Selain itu juga dipengaruhi kurang optimalnya implementasi regulasi yang mengatur logistik nasional.

 

            Konektivitas sektor TIK di Indonesia juga masih belum menggembirakan. Hingga kini belum ada totalitas terkait dengan inisiatif dan inovasi TIK yang bersinggungan langsung dengan aspek lokalitas. Kondisinya akan semakin menyedihkan karena posisi Indonesia tersudutkan sebagai resource based, sehingga yang memetik keuntungan besar dari penguatan aspek konektivitas TIK kawasan regional ( ASEAN ) hingga APEC adalah negara tetangga, seperti halnya Singapura.

 

       Masalah konektivitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kondisi infrastruktur TIK sejauh mana mampu mendukung aktivitas perekonomian dan menjadi inisiatif baru bagi transformasi dan model bisnis. PT TELKOM sebagai salah satu pihak yang tergabung dalam APEC Business Advisory Council (ABAC) sebaiknya membuat cetak biru untuk mendongkrak indeks konektivitas nasional yang menguatkan potensi lokal.

 

       Pada saat ini indeks konektivitas TIK di Indonesia masih rendah. Berdasarkan connectivity scorecard yang dirilis Nokia-Siemens pada 2012, indeks Indonesia hanya 2,01 atau terendah di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, indeks konektivitas di Malaysia 6,61 Thailand 3,68 dan Vietnam 2,73.

 

       Ada paradoks dalam hal konektivitas. Dimana daerah atau negara yang kuat akan menyedot potensi ekonomi daerah atau negara yang lemah. Oleh sebab itu mesti ada strategi yang tepat terkait dengan penguatan konektivitas TIK. Salah satu fenomena yang paling mudah dilihat terkait dengan konektivitas yang bisa menyedot potensi daerah adalah semakin terpinggirnya media lokal yang selama ini berfungsi menjaga konten dan budaya lokal.

 

Pentingnya strategi konektivitas yang bisa menumbuhkan entitas media lokal yang hingga saat ini jumlahnya cukup banyak, seperti media iklan lokal, dan media kebudayaan. Ada baiknya kita belajar dari agresifitas Facebook Inc yang begitu getolnya mengambil ceruk hiperlokal periklanan khususnya bagi pelaku UMKM. Hingga kini Facebook mampu menggaet 1 juta pengiklan aktif secara global yang sebagian besar dari kalangan UMKM yang sangat antusias menjalankan bisnis dengan bantuan media online. Itulah sebabnya Facebook memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mendongkrak pertumbuhan iklan UMKM hingga ceruk hiperlokal, antara lain dengan merombak tampilan newsfeed dan menyederhanakan proses pemasangan iklan di platform jejaring sosial itu.

 

Pemerintahan Jokowi-JK perlu fokus kepada strategi “TIK Kerakyatan” yang berusaha menjadikan TIK untuk kemaslahatan rakyat seluas-luasnya dengan harga yang semurah-murahnya. Dengan berbagai terobosan teknologi dan inovasi tepat guna yang mengedepankan open sources dan membongkar regulasi yang selama ini cenderung berpihak kepada vendor asing.  Mahzab TIK Kerakyatan memandang bahwa kesenjangan digital ( digital devide ) sulit ditanggulangi jika negeri ini tidak melakukan langkah besar menuju swadaya perangkat keras dan lunak seluas luasnya.

 

Kabinet Kerja diharapkan bisa mewujudkan e-Readiness Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena perwujudan itu yang merupakan daya yang kait mengkait antara kesiapan infrastruktur TIK, sistem inovasi, intensif aglomerasi ISV, penciptaan lapangan kerja, dan faktor sosio teknologi untuk atasi dampak negatif pesatnya konvergensi TIK. E-Readiness Indonesia bisa dianalogikan beberapa roda gigi yang saling mengkait dalam konstruksi permesinan yang akan mendorong lajunya Indonesia Incorporated menuju negeri harapan. 

         

*]  Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis. 

 

Share