Pikiran Rakyat, Sabtu 29 November 2014

Bandung sedang berusaha menata diri untuk menjadi kota yang cerdas. Usaha tersebut terkendala oleh masalah ketertiban umum yang kondisinya sudah kronis. Itulah sebabnya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil punya rencana untuk mengangkat perwira menengah pasukan khusus menjadi Kepala Satpol PP guna mewujudkan ketertiban umum.

Langkah Ridwan Kamil yang telah membentuk Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas atau Bandung Smart City (BSC) dengan ketua Ilham Akbar Habibie dan beranggotakan akademisi, pelaku bisnis, pejabat pemkot dan dari unsur pemuda bisa kandas lantaran masih amburadulnya ketertiban umum.

Salah satu masalah krusial yang harus segera diatasi oleh Dewan BSC adalah masalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di kota Bandung. Yang mana salah satu penyebab kemacetan adalah aktivitas pedagang kaki lima dan sejenisnya.  Betapa mahalnya ongkos dari kemacetan kota jika dihitung dengan nilai ekonomi dan sosial. Tak pelak lagi produktivitas kota menjadi berkurang secara signifikan karena termakan oleh kemacetan lalu lintas. Kajian menyatakan bahwa kerugian warga Kota Bandung akibat buruknya sistem transportasi mencapai Rp 2,46 triliun setiap tahun.

Data menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan jalan di kota Bandung baru sebatas kecepatan kendaraan kurang dari 25 km/jam. Hal itu sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Pada jam sibuk kemampuan bergerak kendaraan di kota Bandung hanya sekitar 15 km per jam. Akibatnya, bahan bakar yang digunakan lebih banyak. Selain itu penentuan rute angkutan kota juga belum berdasarkan analisa data spasial dan belum memakai smart traffic system untuk mengelola arus lalu lintas secara real time.

Wali Kota sebaiknya terus mencari kiat yang bisa menimbulkan daya persuasif untuk membentuk ketertiban umum tanpa paksaan atau kekerasan. Istilah ketertiban umum banyak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan di negeri ini. Bahkan sudah banyak peraturan daerah tentang ketertiban umum. Namun UU atau Perda diatas belum mendapatkan landasan sosiologis yang kokoh karena selama ini belum ada sosok yang menggenggam daya motifasi dan persuasif yang memadai. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Perda tentang Ketertiban Umum sebaiknya terus dimodifikasi Sehingga wajahnya lebih humanis namun tetap tegas dan berwibawa. Selama ini perda ketertiban umum justru mendapat reaksi keras dan tidak jarang menciptakan bom sosial yang bisa meledak setiap saat. Karena isi perda sebagian besar berupa larangan dan pembatasan atas berbagi aktivitas keseharian warga kota dengan menonjolkan pasal- pasal yang bermuatan ancaman pidana kurungan dan denda yang bervariasi. Sehingga terkesan ada unsur kriminalisasi bagi kehidupan warga.

Terwujudnya ketertiban umum akan memperlancar pembangunan infrastruktur kota. Sehingga proyeksi kota yang cerdas dan efisien searah dengan inisiatif global yang bertajuk “Let’s build a smarter planet” bisa terwujud. Para kepala daerah sebaiknya mengadopsi inisiatif diatas. Pada prinsipnya inisiatif itu melibatkan solusi teknologi informasi yang cerdas untuk planet bumi. Istilah cerdas diatas mengandung pengertian penggunaan virtualisasi dan konsolidasi untuk menekan biaya, menaikan penggunaan aset dan kecepatan untuk memenuhi suatu layanan. Inisiatif smarter planet sangat relevan sebagai solusi perkotaan yang mengarah kepada efisiensi dan mendorong lahirnya inovasi baru. Pada prinsipnya setiap individu, organisasi, perusahaan, kota , negara, dan sumber daya alam sedang menuju ke suatu sistem yang saling terkait atau interconnected. Sistem itu dilengkapi berbagai instrumen yang cerdas atau  intelligent.

Untuk itulah dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang dinamis yang mampu memberikan visi, kontrol dan otomatisasi terhadap seluruh lini aset. Serta mampu melakukan transformasi dan optimalisasi aset untuk memberikan layanan yang lebih bernilai dengan biaya yang lebih rendah. Infrastruktur TI yang dinamis diwarnai dengan pemanfaatan sumber yang lebih fleksibel seperti cloud computing yang dapat memberikan TI sebagai layanan. Infrastruktur dinamis ditandai dengan menggunakan keunggulan solusi virtualisasi dan konsolidasi yang dapat menurunkan biaya, menaikkan penggunaan aset TI dan kecepatan melakukan perubahan aset TI untuk meningkatkan layanan. Tahapan pengadaan infrastruktur adalah dimulai dengan konsolidasi server, penggabungan jaringan lapis pertama, penggabungan jaringan strorage, penggabungan jaringan lapis kedua, dan tahapan terakhir adalah konsolidasi aplikasi.

Pakar perkembangan kota Rondenelly menyatakan bahwa efisiensi kota akan terjadi jika disertai dengan terbeloknya arus urbanisasi ke pinggiran kota. Pada era globalisasi gelombang ketiga sekarang ini pembelokan arus yang cukup signifikan adalah dengan cara menyediakan infrastruktur yang bisa melangsungkan virtual workspace atau tempat kerja virtual. Tak bisa dimungkiri lagi, efisiensi telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kota . Pengelola kota harus memiliki kemampuan untuk menentukan ukuran optimal kota.Yakni ukuran di mana tingkat efisiensi mencapai puncaknya. Efisiensi ditentukan melalui produktivitas tenaga kerja. Ukuran kota, sebaran penduduk, dan kecepatan pergerakan merupakan unsur yang menentukan luas pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini yang akan mengelaborasi produktivitas tenaga kerja dan menentukan tingkat efisiensi kota . Untuk itu dibutuhkan standar untuk menentukan tingkatan efisiensi kota . Jika belum ada standar bisa digunakan pembanding dengan kota lain.

Inisiatif smarter planet yang dipelopori oleh IBM telah banyak diadopsi oleh berbagai pihak. Pemkot Bandung bersama dengan pengembang perangkat lunak lokal bisa saja mengadopsi berbagai solusi dari smarter planet untuk memecahkan persoalan kota yang pelik. Seperti infrastruktur transportasi dan efektifitas budaya kerja warga kota. Masalah laten transportasi di Kota Bandung sulit dipecahkan hanya dengan membenahi aspek fisik, seperti struktur jaringan jalan, manajemen lalu lintas, dan pelayanan angkutan umum. Namun, juga harus menyentuh aspek budaya kerja virtual atau virtual workspace. Aspek fisik harus dikelola dengan infrastruktur TI yang dinamis dan konsep virtual workspace juga harus menyentuh berbagai profesi warga kota . Tanpa terkecuali jajaran birokrasi pemerintahan yang sering hilir mudik di jalan hanya untuk urusan kecil.

Data menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan jalan di Kota Bandung masih rendah.  Hal itu sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, bahan bakar yang digunakan lebih banyak. Selain itu penentuan rute angkutan kota juga belum berdasarkan analisa data spasial dan belum memakai smart traffic system untuk mengelola arus lalu lintas secara real time. Kota Bandung membutuhkan traffic prediction tools untuk memberikan prediksi mengenai kondisi lalu lintas dalam beberapa menit ke depan. Tak pelak lagi, smart traffic system merupakan bagian dari inisiatif smarter planet untuk memecahkan pemborosan yang luar biasa di jalan.

Krisis ekonomi global memberikan pelajaran berharga agar pengelola kota harus berani banting setir menuju pranata yang lebih cerdas dan efisien. Kota Bandung yang semakin renta dan sarat masalah sosial perlu segera mengadopsi inisiatif smarter planet. Agar predikat sebagai kota yang cerdas, efisien dan memiliki indeks ketertiban umum yang tinggi  bisa segera terwujud.

 

*]  Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis. 

           

 

Share