Koran Jakarta, Rabu 19 November 2014

            Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sementara menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Penyetopan itu karena cerobohnya pemerintahan yang lalu terkait dengan proyek  e-KTP yang sarat dengan penyimpangan.

Kini e-KTP bisa dikatakan dalam cengkeraman pihak asing. Pasalnya ada sejumlah fakta yang sangat merugikan dan bisa membahayakan eksistensi bangsa Indonesia. Fakta yang pertama adalah dugaan kuat terjadinya modus korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP ternyata milik negara lain sehingga database di dalamnya yang notabene adalah rahasia negara rentan diakses oleh pihak asing untuk tujuan komersial dan modus politik yang melemahkan bangsa. 

Ketiga, pihak vendor e-KTP tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Akibatnya Kemendagri tidak bisa mengembangkan lebih lanjut tentang sistem tersebut dan kegiatan pemeliharaan selalu tergantung vendor asing sepanjang waktu. Keempat, masih banyak terjadi kesalahan database terkait kolom isian dalam e-KTP.

Kondisi proyek e-KTP yang sangat amburadul dan sangat merugikan negara itu mestinya segera diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga POLRI harus sigap mengusut kasus data kependudukan yang kini dalam cengkeraman pihak asing. Data kependudukan adalah rahasia negara yang tidak boleh diumbar begitu saja. 

Perangkat lunak yang dipakai dalam e-KTP saat ini sangat bertentangan dengan kebijakan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tertuang dalam gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS). Arah kebijakan TIK nasional mengarah penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka (open source). IGOS dideklarasikan oleh lima kementerian yaitu Kementerian Ristek, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Pendidikan.

Gerakan IGOS melibatkan seluruh stakeholder TIK (akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah dan masyarakat) yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. 

Sistem dan perangkat e-KTP mestinya tidak boleh melalui pengadaan nasional yang monopolistik dan bernuansa kolusi oleh vendor asing yang memakai samaran pengusaha nasional dan lembaga pemerintah. Mestinya megaproyek nasional e-KTP yang dananya mencapai 6,6 triliun rupiah itu bisa melibatkan sebanyak mungkin pengembang dan dan perusahaan dalam negeri.

Kemudian proyek e-KTP yang melibatkan langsung pemerintah pusat hanya terkait dengan sistem business intelegent terkat dengan data base dan analisis kependudukan untuk pembangunan dan kondisi darurat. Dengan situasi yang terlanjur amburadul seperti sekarang ini, kesalahan pemilihan teknologi e-KTP mengakibatkan negara tersandera  oleh vendor asing. 

Pentingnya audit total atau investigative audit bagi megaproyek e_KTP baik itu terkait dengan pembiayaan dan juga audit teknologi. Tingginya komponen impor dalam proyek e-KTP juga sangat menyedihkan jika kita mau menengok realitas industri elektronika di negeri ini yang kini hidup segan mati tak mau.

Mestinya pemerintah menjadikan SIAK aplikasi terpusat yang bisa diakses dari Tempat Perekaman Data Penduduk (TPDK)  yang berbasis di Kecamatan. Aplikasi tersebut hendaknya tidak bersifat konformitas dan monopoli dari segi teknologi. 

           Sistem SIAK mestinya tidak menggunakan database dan application server yang mahal dan bersifat  dedicated vendor asing. Apalagi para pengembang dalam negeri pada saat ini telah mampu membuat beberapa aplikasi, antara lain, pertama, untuk Modul Pendaftaran Penduduk. Modul tersebut merupakan aplikasi pendaftaran penduduk berupa administrasi biodata,  KK, dan KTP. Dalam modul ini juga dimungkinkan perekaman data dan pencetakan dokumen  KTP dan KK.  Kedua,  Modul Pencatatan Sipil, yang merupakan modul aplikasi pencatatan penduduk berupa administrasi pencatatan kelahiran,  kematian, perkawinan dan perceraian. Modul ini juga berfungsi sebagai perekaman data dan juga  pencetakan akta kelahiran, kematian, perkawinan maupun perceraian. Ketiga, Modul Pelaporan, Modul ini berisi data-data rekapitulasi administrasi kependudukan seperti buku induk penduduk, buku rekapitulasi penduduk  dan lain-lain. Keempat, Modul Konsolidasi atau Sinkronisasi Data.

Selama ini pembuatan e-KTP mendapat sorotan tajam. Banyak yang bertanya, sejauh mana manfaat e-KTP untuk meningkatkan tatakelola kependudukan dan kesejahteraaan sosial di negeri ini. Pertanyaan yang lebih polos juga terjadi di tengah masyarakat yang mempertanyakan manfaat nyata e-KTP bagi rakyat. Ironisnya, e-KTP juga belum menjadi pendukung yang andal dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Dalam pandangan masyarakat awam, e-KTP memang berhenti kepada wujud blangko e-KTP yang materialnya terbuat dari bahan polyethylene dan tertanam chip di dalam blangko. Serta dirancang dengan keamanan pencetakan dengan hologram. Masyarakat awam belum memahami nilai tambah blangko e-KTP yang harganya kelewat mahal itu.

Eksistensi e-KTP di negeri ini dalam konteks global menjadi minimalis fungsinya dan bernuasa pemborosan yang luar biasa.  Hingga saat ini fungsi strategis e-KTP masih kabur. Kalau cuma untuk membuat nomor kependudukan tunggal dan untuk mendukung DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu, mestinya hal itu bukan manfaat yang esensial.  Fungsi esensial bagi masyarakat adalah manfaat pasti e-KTP terkait dengan hak kesejahteraan dan terkelolanya aspek kependudukan secara efektif dan multiguna yang nyata. Fungsi esensial yang lain adalah dengan e-KTP proses pembangunan di segala bidang memiliki tingkat akurasi, transparasi dan analisis yang baik karena berbasis data kependudukan yang real time. 

Spesifikasi perangkat keras dan lunak e-KTP yakni terdiri dari chip, reader atau writer chip pada blangko, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) yang terdiri dari perangkat server, klien, system AFIS, pemindai sidik jari (fingerprint scanner) dan aplikasi ternyata tidak memiliki utilisasi yang baik terkait dengan kebutuhan tahapan Pemilu. AFIS juga belum tentu bersifat kompatibel dengan Sipemilu ( Sistem informasi pemilu ) yang antara lain untuk menentukan akurasi DPT dan bebas dari manipulasi pemilih.

            Perangkat e-KTP diimpor dengan harga yang mahal dengan spesifikasi teknis yang berlebihan. Perangkat e-KTP yang dibangun dengan anggaran sekitar 6,6 triliun rupiah itu masih belum bisa melakukan konsolidasi database yang cerdas untuk lintas bidang bernegara ( sosial, demokrasi, ekonomi, pendidikan dan hankam ). Padahal perkembangan teknologi web service saat ini mestinya bisa mewujudkan intelligence kependudukan yang diterapkan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan.

Kejanggalan megaproyek e-KTP juga terlihat dari  keputusan yang memilih interface nirkontak (contactless) pada chip. Keputusan yang kurang logis tersebut telah membengkakkan anggaran. Menimbulkan selisih biaya sekitar 1 dollar AS per blangko. Padahal, dalam dunia perbankan yang memiliki prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi saja tidak perlu menggunakan interface nirkontak untuk kartu kredit dan ATM. 

Meskipun sudah memakan anggaran yang sangat besar, e-KTP masih sebatas sebagai alat identitas diri. Belum terintegerasi secara cerdas terhadap aspek yang lain seperti medical record,  rekening bank dan lainnya. Bandingkan dengan kartu sejenis di Malaysia yang bernama MyKad atau elektonik ID Malaysia yang selain sebagai kartu identitas, sekaligus sebagai SIM (driving license), basic medical data, public key infrastructure, e-Cash, dan transit. Padahal UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa chip dalam e-KTP semestinya menyimpan data tentang peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

 

*]  Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis. 

 

Share