Investor Daily, Kamis 10 April 2014

Penghitungan suara merupakan fase yang kritis dalam tahapan pemilu. Bermacam modus kecurangan dan manipulasi bisa terjadi pasca penghitungan suara di TPS. Untuk mencegah hal ini Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) telah memperbaiki prosedur dan menyiapkan perangkat TIK Pemilu untuk meningkatkan kredibilitas penghitungan suara. Mulai dari adanya proteksi hologram dalam formulir penghitungan suara C1 dan proses scaning atau pemindaian C1 tersebut di tiap TPS, serta memberikan kesempatan bagi publik untuk mengambil gambar tabulasi hasil peghitungan suara di TPS. KPU berjanji bahwa hasil scaning C1 disetiap TPS bisa diakses oleh publik secara online dan waktu yang singkat untuk cek silang perolehan suara setiap caleg dan parpol. Janji KPU tersebut hendaknya ditepati dan jangan ada lagi hambatan teknis seperti adanya bottle neck yang menyebabkan kemacetan pengiriman data dari daerah yang berakibat fatal dan bisa meresahkan.

Bagaimanapun juga, perbaikan sistem penghitungan suara diatas masih terdapat celah yang bisa digunakan oleh pihak tertentu berbuat curang. Lantaran pemilu dengan cara mencoblos secara filosofis dan teknis kurang sesuai dengan perkembangan teknologi pemilu global.Hingga kini publik menaruh curiga dan kurang percaya terhadap teknologi pemilu yang diterapkan di negeri ini. Karena teknologi pemilu, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemilu yang disodorkan KPU selama ini kurang kredibel dan tidak melalui uji penerimaan publik. TIK pemilu yang diadopsi oleh KPU dalam dua pemilu terakhir terbukti tidak komprehensif, tanpa landasan filosofi dan kurang sesuai dengan tren global teknologi pemilu.

Sebagai negara besar penganut sistem demokrasi, Indonesia mestinya tidak terbelakang dari sisi teknologi maupun kualitas demokrasi. Boleh dikata terbelakang karena masih menggunakan sistem coblos dan memakai kertas suara yang berukuran besar dan sangat memboroskan biaya. 

Pembatalan pemakaian aplikasi  e-Rekapitulasi yang sebelumnya gencar diwacanakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan keputusan agar KPU tidak terbelit dengan persoalan yang tidak perlu dan berpotensi menjadi silang sengketa berbagai pihak.  Apalagi aplikasi tersebut masih bersifat sektarian karena hanya menekankan satu tahapan pemilu. Mestinya seluruh tahapan pemilu masing-masing dibuatkan portofolio aplikasi dalam lingkup e-Election atau e-Demokrasi. Selama ini BPPT tersesat dalam proyek e-Voting yang mengabaikan cetak biru yang telah digariskan. Cetak biru tersebut pada prinsipnya adalah election management system  atau e-Election yang terdiri dari 28 portofolio aplikasi untuk seluruh tahapan pemilu. Cetak biru itu adalah acuan dalam bentuk dokumen Grand Design Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (GDSI-KPU) yang pernah disusun pada saat awal reformasi.

Pada pemilu mendatang pentingnya penerapan e-Voting yang sejati. Bukan e-Voting asal jadi yang tidak sesuai dengan kaidah global. Karena dalam perspektif global, e-Voting ada yang berbasis Direct Record E-Voting ( DRE ) dengan tingkat kualitas pemungutan suara elektronik ( touch screen ) dengan biaya yang cukup besar. Kemudian berbasis Precinct Count Optical Scan ( PCOS ) dengan mekanisme pemungutan suara sama dengan manual, perhitungan suara mudah dan cepat di TPS. Lalu ada juga yang berbasis  Central Count Optical Scan ( CCOS ). Sistem ini memiliki cara pemungutan suara yang sama dengan manual. Kemudian penghitungan suara bisa dilakukan di counting center yang terletak di kecamatan atau kelurahan.          

Kecurigaan publik terhadap TIK Pemilu saat ini merupakan hal yang logis. Karena kegagalan TIK untuk Pemilu 2004 maupun 2009 masih hangat dalam pikiran rakyat. Terutama yang terkait dengan sistem informasi perhitungan suara karena sangat sensitif dan bisa menyebabkan keresahan yang luas. Masih hangat dalam ingatan kita, bahwa data hasil pemilu 2004 yang ditampilkan dari Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) tertatih-tatih, sempat secara tiba-tiba jumlah suara yang masuk menjadi sekitar 70 juta. Namun, beberapa kali sistem sempat reset ke posisi perolehan suara nol dan sempat terhenti beberapa jam. Desakan untuk menghentikan sistem teknologi informasi KPU pada Pemilu 2004 saat itu sangat kuat.

Ironisnya, kondisi buruk diatas justru terulang kembali dalam Pemilu 2009. Hal itu terlihat dari proses real count dalam tabulasi pemilu yang berjalan seperti siput. Padahal, sistem TIK Pemilu 2009 telah ditransformasikan menggunakan sistem peng-input data yang lebih mutakhir dengan memakai pemindai. Betapa menyedihkan, proses tabulasi yang berlangsung selama 5 hari, data yang ditayangkan di tabulasi KPU hanya mencapai angka 5,2 juta. KPU mengakui bahwa penyebabnya adalah sistem Intelligent Character Recognition (ICR) sebagai biang kerok kegagalan tabulasi online Pemilu 2009. Terkait dengan penggunaan ICR penyebab kegagalan diatas, sebetulnya para staf ahli KPU dan pakar perguruan tinggi sudah mengingatkan. Tetapi para komisioner KPU waktu itu mengabaikan peringatan tersebut.

Kegagalan sistem input data suara Pemilu 2009 dengan mesin pemindai berbasis ICR tidak boleh terulang kembali. Rencana KPU yang akan menerapkan sistem pemindai untuk mengelola hasil pemungutan suara di setiap TPS pada Pemilu 2014 nanti sebaiknya teknologinya dikaji lagi secara mendalam dan segera dilakukan uji publik terhadap sistem tersebut. Karena penggunaan teknologi OMR/DMR harus sampai pada tingkat maturitas. 

Jangan sampai sistem yang dibuat secara dadakan oleh tim yang dibentuk KPU itu justru menimbulkan kerawanan baru dan membuka peluang manipulasi hasil pemilu secara sistemik. Patut digaris bawahi bahwa pemindahan form C1 ke dalam format C1-IT sangat rawan manipulasi dan sulit diawasi oleh peserta pemilu. Selain itu dibutuhkan effort yang banyak dan kerumitan dipihak pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu/parpol. Menurut kaidah global dan merujuk hasil riset dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga e-Democracy & Governance Institute, mestinya yang utama dipindai dengan teknologi OMR adalah kertas suara yang sudah dirancang dalam ukuran A4. Perancangan kertas suara dalam format A4 diatas juga bisa menghemat biaya total penyelenggaraan pemilu secara signifikan. Penghematan itu bisa dialokasikan untuk investasi teknologi pemilu lebih lanjut.

Ada baiknya melihat lagi masalah krusial yang menyebabkan kegagalan penerapan ICR dalam Pemilu 2009. Disitu ada masalah serius dalam proses scaning form C1 dari setiap TPS, yang mestinya hanya membutuhkan waktu scanning 30 detik, ternyata terjadi bottleneck dari penerapan teknologi ICR pada saat validasi data. Akibatnya terjadi kegagalan peran sebagai sarana hitung cepat dan pembanding/kontrol hitungan manual. Persoalan kegagalan ICR dalam Pemilu 2009 juga menyangkut training bagi petugas lapangan, tenaga pendamping, dan pemantau/pengawas independen dalam proses validasi.

Penggunaan tabulasi skala besar dan mengintegrasikan teknologi Optical Mark Reader (OMR) sebagai pemindai sebenarnya cukup relevan dengan perkembangan election di negara maju. Ada baiknya kita menengok pemilu di Philipina yang menerapkan e-Voting sistem PCOS. Dimana suara langsung dihitung di mesin counting di TPS lalu dikirim ke pusat data.  Dengan kualitas demokrasi yang terjaga dan kecepatan penghitungan yang setara, maka penghitungan suara di Indonesia bisa lebih murah dari Philipina. Mengingat teknologi mereka  yang meliputi hardware dan software disewa murni dari Smartmatics US dan Europe. Mestinya kita bisa jauh lebih murah lagi karena election management software dan marking technology pada prinsipnya sudah dimiliki oleh bangsa kita.  

 *]  Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis. 

Share