DOKUMENTASI KRONOLOGIS

PERSOALAN ICR PEMILU 2009 & IT KPU

 

Oleh : Hemat Dwi Nuryanto

 

11 Desember 2008 s/d 27 April 2009

 

Dokumentasi berikut merupakan catatan yang dibuat penulis terkait dengan persoalan ICR Pemilu 2009 dan IT KPU. Semua catatan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui pihak-pihak yang terkait dan terlibat didalamnya. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran serta bagi penegakan hukum bila terdapat persoalan hukum didalamnya

 

11 Desember 2008

 

RESUME HASIL RAPAT

No : 01/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008

 

1.      Tempat & Waktu :

KPU (Jakarta), 11 Desember 2008

2.      Subyek Bahasan :

Kick of Meeting, Kegiatan Jangka Pendek Tim Tenaga Profesional Sistem Informasi KPU (Tim Ahli Sipemilu), dan Penekanan Kegiatan Tim

3.      Peserta Rapat :

Peserta Yang Hadir

-          Kepala Biro Perencanaan & Data KPU (Dr. Ir. Edi Suhaedi, MSc)

-          Kabag Data KPU (Emil Tarigan, SE)

-          Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc (Ketua Tim)

-          Hemat Dwi Nuryanto, MSc (Anggota merangkap Sekretaris Tim)

-           Yofi Christian, ST (Anggota)

-          Umar Darmaji, ST (Anggota)

Peserta Yang Tidak Hadir

-          Ir. Agus Sugiharto (Anggota)

-          Arif Rifai Dwiyanto (Anggota)

-          Indriarto, Skom (Anggota)

 

4.      Materi dan Hasil Rapat :

 

a.      Perkenalan Tim & Penyampaian KEPUTUSAN KPU

Setelah perkenalan anggota tim ahli yang hadir, kepala Biro Perencanaan & Data KPU menyampaikan KEPUTUSAN KPU Nomor : 453/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Pembentukan Kelompok Tenaga Profesional Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum. Dan berdasarkan pembicaraan yang dilakukan antara Ketua Tim dan Kepala Biro Perencanaan KPU, tim disebut Tim Ahli Sistem Informasi Pemilihan Umum (Tim Ahli Sipemilu).

b. Tugas Jangka Pendek (s.d Akhir Desember)

Kepala Biro Perencanaan & Data meminta tim untuk segera membantu menyusun : HPS, Konsep & RAB, Dokumen Lelang yang memungkinkan terjadinya kontrak di awal tahun untuk kegiatan/anggaran :

                                                               i.      Sewa jaringan, Upgrade Data Center, dan Sewa DRC

                                                             ii.      Tabulasi Nasional Baik Untuk Pemilu Legislatif maupun Eksekutif

 

Fokus kerja tim adalah dari sisi :

-          mendefinisikan requirement Sipemilu (disain, fitur yang menarik, akses cepat, dll)

-          mendorong penyediaan sistem untuk menggunakan pola OutSourcing dan selalu mrelibatkan pihak ke 3 (mengingat jumlah tim yang terbatas sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sangat banyak)

-          KPU adalah Manager (Pengguna & Pemilik Sistem)

Tim Akan menggunakan fasilitas dan tempat kerja di Lantai 1

c. Penegasan Sistem Utama Yang Perlu disiapkan

 

Kepala Biro Perencanaan & Data menegaskan perlunya memperhatikan tiga (3) buah sistem yang perlu/harus tersedia.

  

-          Sistem Penghitungan Cepat Berbasis SMS

-          Sistem Penghitungan Suara & Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Secara Elektronik Berbasis Teknologi Scanning, Proven OMR, dan Advanced Tabulation Algorithm berbasis Form C1-IT

-          Sistem Informasi Arsip (Siar) untuk mengelola hasil Scanning Form C1-Manual


Ketua Tim dan Sekretaris Tim diminta untuk memperhatikan ketiga hal tersebut secara khusus karena hal tersebut diperlukan untuk menjamin Transparansi Penghitungan Suara Ke Masyarakat Secara Cepat dan Akuntabilitas hasil Perhitungan Suara yang sangat krusial apabila terjadi sengketa hasil penghitungan suara.

 

 

Disiapkan :                                                                   Disetujui :

 

 

(Hemat Dwi Nuryanto, MSc)                        (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)

 

12 Desember 2008

 

RESUME HASIL RAPAT

No : 02/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008

 

1.      Tempat & Waktu :

KPU (Jakarta), 12 Desember 2008

2.      Subyek Bahasan :

·        Distribusi Pekerjaan Terkait Penyusunan TOR, RAB, dan HPS

·        Pengarahan Kepala Biro Perencanaan & Data

3.      Peserta Rapat :

Peserta Yang Hadir

-          Kepala Biro Perencanaan & Data KPU (Dr. Ir. Edi Suhaedi, MSc)

-          Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc (Ketua Tim)

-          Hemat Dwi Nuryanto, MSc (Anggota merangkap Sekretaris Tim)

-           Yofi Christian, ST (Anggota)

Anggota Tim Yang Tidak Hadir

-          Umar Darmaji, ST (Anggota)

-          Ir. Agus Sugiharto (Anggota)

-          Arif Rifai Dwiyanto (Anggota)

-          Indriarto, Skom (Anggota)

 

4.      Materi dan Hasil Rapat :

 

a.      Distribusi Kegiatan Penyusunan/Perbaikan TOR, RAB, HPS, dan Dikumen Lelang

·        Ketua Tim meminta agar tim menyusun/memperbaiki TOR & RAB dengan mengacu pada : kejelasan manfaat dan tujuan, efektifitas dan efisiensi anggaran.

·        Terkait kejelasan manfaat dan tujuan, tim diminta untuk merujuk kewajiban dan hak tim terutama yang tertuang dalam keputusan ketiga  terkait Keputusan KPU No. 453/SK/KPU/TAHUN 2008, terutama ayat 1 yang substansinya bahwa misi tim adalah supervisi dan implementasi Grand Design Sistem Informasi KPU. Sesuai pengarahan Kepala Biro Perencanaan & Data sistem dimaksud disebut Sipemilu (Sistem Informasi Pemilihan Umum) yang mencakup empat SubSistem (yang mencakup : Data Center, Jaringan, DRC , Aplikasi dan Software, Sistem Keamanan, Prosedur dan Berbagai Petunjuk Operasional)  yaitu :

1.      Sipemilu DPR, DPD, dan DPRD

2.      Sipemilu Presiden dan Wakil Presiden

3.      Sipemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan

4.      Sipendukung (Sistem Informasi Pendukung)

·        Dari 5 buah Draft TOR dan RAB yang telah diberikan Kepala Biro Perencanaan dan Data via Ketua Tim, empat TOR sementara masih dipegang dan dikerjakan oleh sekretaris tim, sedangkan sebuah TOR yaitu yang terkait dengan Pengadaan/Upgrade/Sewa Jaringan TI, Data Center, dan DRC telah diberikan ke sdr. Yofi (anggota tim) dan selanjutnya akan dibantu sdr. Umar (anggota tim) dalam penyelesaiannya.

·        Saudara Yofi dan Umar diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tsb (Penyusunan/Perbaikan TOR, RAB, HPS dan yang disertai referensi spesifikasi produk/jasa dan harganya) pada hari Sabtu 13 Desember 2008. Selanjutnya perlu saudara Yofi dan Umar diminta untuk segera menyusun Dokumen Lelang terkait.

 

b.      Pengarahan Kepala Biro Perencanaan & Data

 

Kepala Biro Perencanaan & Data KPU memberikan pengarahan :

·        Tim segera menyusun Peraturan KPU Tentang Sipemilu yang didalamnya mengandung berbagai peraturan yang dibutuhkan, termasuk peraturan penghitungan suara secara elektronik, peraturan mengenai Quick Count, Jejak Pendapat, Survey, dan lain-lain. Tim diminta untuk memperhatikan beberapa UU diantaranya UU No. 10 (Pemilu DPR, DPDm, dan DPRD), No. 42 (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), dan No. 41 (APBN, terutama pasal yang terkait perlakuaan khusus pemakaiaan anggaran oleh KPU).

·        Ditegaskan ulang oleh Kepala Biro Perencanaan & Data bahwa penggunaan teknologi scanning untuk penghitungan suara secara elektronik adalah untuk memenuhi tujuan dan tugas kpu terutama di Biro Perencanaan & Data. Tujuan tersebut diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas penghitungan suara yang didalamnya terkandung unsur auditabilitas informasi dan data, sedangkan salah satu tugas penting dimaksud adalah, memberikan dukungan (menyediakan) informasi dan data penghitungan suara secara cepat, akurat, dan sah (auditable) apabila terjadi sengketa di Mahkamah Konsitusi.

·        Sistem dimaksud diatas perlu dibuat penjelasannya sehingga menjadi mudah dipahami keunggulannya bagi pimpinan KPU (anggota KPU) terutama yang terkait aspek : efisiensi dan efektifitas-nya bila dibandingkan dengan sistem yang pernah disediakan/dibangun pada Pemilu 2004.

·        Perlu dipahami oleh tim bahwa sistem tersebut untuk operasionalnya hanya membutuhkan kualifikasi operator yang lebih rendah (dibanding sistem 2004), dan kebutuhan jumlah operator yang jauh lebih sedikit serta untuk menjalankannya cukup dilakukan oleh Pokja KPU di pusat dan di KPU Provinsi/Kab/Kota, dengan dukungan beberapa konsultan pendamping yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih sedikit bila dibanding konsultan/operator pada pemilu 2004 yang mencapai 17.000 orang.

·        Meskipun dari sisi biaya diperkirakan jauh lebih rendah bila dibanding biaya TI Pemilu 2004 (bisa mencapai separoh biaya TI Pemilu 2004),  namun dari sisi kualitas (terutama dari sisi auditabilitas data dan informasi), kelengkapan (Sipemilu mencakup Situng dan sistem-sistem lainnya sesuai GDSI) dan kecepatannya juga direncanakan untuk lebih baik.   

 

Ketua Tim menutup pertemuan dan mengagendakan pertemuan berikutnya pada hari Selasa 16 Desember 2008 Jam 17.00 di KPU.

 

 

 

Disiapkan :                                                                   Disetujui :

 

 

(Hemat Dwi Nuryanto, MSc)                        (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)


19 Desember 2008

 

RESUME HASIL RAPAT

No : 04/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008

 

1.      Tempat & Waktu :

·        KPU (Jakarta), 19 Desember 2008

·        Jam 18.30 s/d 21.45

 

2.      Subyek Bahasan :

·        Penyamaan Persepsi Tugas Utama Tim Sipemilu

·        Pembagian Tugas Baru

·        Agenda & Jadwal Rapat Berikutnya.

3.      Peserta Rapat :

Peserta Yang Hadir

-          Hemat Dwi Nuryanto, MSc (Anggota merangkap Sekretaris Tim)

-          Umar Darmaji, ST (Anggota)

-          Arif Rifai Dwiyanto, ST (Anggota)

-          Indriarto, Skom (Anggota)

 Anggota Tim Yang Tidak Hadir

-          Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc (Ketua Tim, Mengikuti Kegiatan Kepala Biro Perencanaan & Data)

-          Ir. Agus Sugiharto (Anggota)

-          Yofi Christian, ST (Anggota)

 

4.      Materi dan Hasil Rapat :

 

a.      Penyamaan Persepsi Tugas Utama Tim Sipemilu 

·        Sekretaris Tim Telah Menjelaskan Tugas Utama Tim Sipemilu terkait persiapan dan kesiapan SIPEMILU (Sistem Informasi KPU dan Pemilu) yang mengacu pada GDSI KPU dan Peraturan Perundangan dan KPU terkini. 

·        Sistem dimaksud adalah seperti yang dimaksud dalam Resume Hasil Rapat ke 2 (Sesuai pengarahan Kepala Biro Perencanaan & Data) yang mencakup empat Sub-sistem (yang mencakup komponen : Data Center, Jaringan, DRC , Aplikasi dan Software, Sistem Keamanan, Prosedur dan Berbagai Petunjuk Operasional)  yakni :

1.      Sipemilu DPR, DPD, dan DPRD

2.      Sipemilu Presiden dan Wakil Presiden

3.      Sipemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan

4.      Sipendukung (Sistem Informasi Pendukung)

·        Telah disampaikan oleh sekretaris tim bahwa dari belasan Sub-sistem Sipemilu, Sub-sistem Penghitungan Suara Elektronik untuk Pemilu DPR adalah yang patut menjadi perhatian khusus karena beban komputasi dan jaringan pada fase tersebut adalah yang terbesar. Apabila tim mampu mendefinisikan dengan baik kebutuhan beban komputasi dan jaringan pada fase tersebut, maka kebutuhan fase-fase selain itu otomatis akan terpenuhi.

·        Tim Institut Teknologi Bandung (dari PT. LAPI-ITB, yakni sebuah Satuan Usaha Komersial dibawah ITB) telah mendemonstrasikan teknologi terkritis untuk mendukung penghitungan suara secara elektronik yang meliputi : Reliable & Robust Scanner Technology, Proven Optical Marker Technology, dan Large Scale Tabulation Technology. Demo perhitungan suara memakai teknologi dimaksud seperti yang pernah dilakukan dalam Simulasi TPS 77 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, di Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2008 telah diperlihatkan kepada Tim Sipemilu. Dari mulai proses scanning hingga muncul hasil tabulasi di website memakan waktu kurang dari 5 menit.

·        Untuk menjamin reliabilitas sistem, terutama terkait dengan availabilitas jaringan yang belum baik, diusulkan untuk memanfaatkan Hybrid Architecture, yang menggabungkan (mengakomodasi) Sentralisasi dan Desentralisasi proses : scanning, konversi, dan tabulasi.

·        Tim Sipemilu mengganggap bahwa riset jangka panjang yang dilakukan beberapa tim dari ITB telah matang, mendapatkan berbagai penghargaan dan telah terdaftar hak ciptanya. Meskipun begitu masih diperlukan penyempurna berupa : Peraturan Sistem Informasi Pemilu yang didalamnya mencakup penghitungan suara elektronik, quick count oleh lembaga survey, keamanan sistem informasi, … dll. Proses dan Informasi tertentu seperti Parlimentary Treshold dan Penetapan Kursi perlu mendapatkan pengawasan Tim Sipemilu secara khusus.

 

b.      Pembagian Tugas Baru

 

·        Tim Sipemilu sepakat untuk membuat task force khusus yang akan menyusun draft Peraturan KPU Tentang Sipemilu yang didalamnya mengandung berbagai peraturan yang dibutuhkan, termasuk peraturan penghitungan suara secara elektronik, peraturan mengenai Quick Count, Jejak Pendapat, Survey, dan lain-lain. Task force dipimpin sdr Arif dan Indra dan akan didukung oleh Tim dari ITB.

·        GDSI KPU yang pernah dibuat pada tahun 2003 juga dianggap perlu untuk di sesuaikan dan disempurnakan lagi, namun karena ketatnya kegiatan menjelang Pemilu DPR, maka diusulkan untuk dilaksanakan setelah Pemilu berakhir.

 

c.       Jadwal dan Agenda Pertemuan Berikutnya. 

 

·        Setelah menyampaikan hasil pertemuan ke 4, ke ketua tim, disetujui meeting ke 5 akan diselenggarakan pada hari Selasa 23 Desember 2008.

·        Agenda yang akan dibahas adalah : TOR – TOR Sipemilu, Penyusunan HPS dan Pembuatan Dokumen Lelang.

Sekretaris tim menutup pertemuan dan mengagendakan pertemuan berikutnya atas persetujuan ketua tim.

 

 

 

Disiapkan :                                                                   Disetujui :

 

 

(Hemat Dwi Nuryanto, MSc)                        (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)

 

23 Desember 2008

 

RESUME HASIL RAPAT

No : 05/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008

 

5.      Tempat & Waktu :

·        KPU (Jakarta), 23 Desember 2008

·        Jam 18.30 s/d 21.00

 

6.      Subyek Bahasan :

·        Teamwork

·        Pembahasan Singkat TOR Sipemilu Utama

·        Monev Penugasan Luar Kota (Aceh & Samarinda) & Personalisasi Surat Suara

·        Rekomendasi

7.      Peserta Rapat :

Peserta Yang Hadir

-          Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc (Ketua Tim) (Tidak sampai selesai)

-          Hemat Dwi Nuryanto, MSc (Anggota merangkap Sekretaris Tim)

-          Arif Rifai Dwiyanto, ST (Anggota)

-          Yofi Christian, ST (Anggota)

Anggota Tim Yang Tidak Hadir

-          Indriarto, Skom (Anggota) (izin tidak dapat hadir)

-          Umar Darmaji, ST (Anggota) (izin tidak dapat hadir)

-          Ir. Agus Sugiharto (Anggota)

 

8.      Materi dan Hasil Rapat :

 

a.      Teamwork

·        Terdapat tumpang tindih penugasan kepada individu anggota tim ahli dari KPU yang basisnya tidak resmi (mendapatkan penugasan dari individu KPU) maupun surat resmi (mendapatkan penugasan berdasarkan Keputusan KPU) dengan sistem penghargaannya berbeda. Ketua tim ahli menilai bahwa cara bekerja yang ada perlu diperbaiki dan akan dicarikan jalan keluar terbaik dalam rangka penyempurnaan kerjasama tim.

·        Anggota tim sepakat untuk bekerja melakukan hal terbaik sesuai dengan penugasan, dan mengedepankan sikap kerja profesional

 

b.      Pembahasan Singkat TOR Sipemilu

·        Terdapat dua TOR yang dinilai tim adalah paling penting dan paling urgen yang terkait dengan Sipemilu yaitu : TOR Jaringan, Data Center, dan DRC, dan TOR Tabulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

·         Anggota tim (terutama sdr Umar dengan dasar masukan dari Tim Ahli IT Pemilu 2004) akan memberikan beberapa penyempurnaan ulang dari beberapa item kebutuhan Sipemilu yang mungkin terlewatkan didalam TOR, dengan persyaratan tidak mempengaruhi budget.

·        HPS dan Dokumen Lelang untuk per item (paket) pengadaan perlu segera dibuat agar proses pengadaan dapat segera dilaksanakan di awal tahun 2009

.

c.       Monev Penugasan Luar Kota dan Monev Personalisasi Surat Suara. 

 

·        Ketua dan Sekretaris Tim Ahli mendapatkan penugasan Spot Checking Pemilu (terutama yang terkait dengan Dana Hibah Luar Negri untuk Pemilu) yang sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan pelaksanaan tahapan pemilu terutama dari sisi ketersediaan dan pemanfaatan perangkat teknologi informasi. Dalam pengamatan dilapangan, Tim Ahli perlu memperhatikan kekhususan aceh terutama terkait keberadaan partai lokal dalam membangun Sipemilu. Disamping itu pengunaan perangkat teknologi informasi seperti Personal Komputer sudah merupakan kebutuhan sehari-hari namun belum terkoneksi secara WAN dengan KPU/Data Center. Khusus di Aceh pernah terdapat pusat informasi yang baik (media center) yang dapat diakses publik dan media yang tersedia pada saat Pilkada namun saat ini belum berfungsi kembali.

·        Tim Ahli mendapatkan penugasan sebagai fasilitator/moderator kegiatan personalisasi surat suara.  Karena informasi terkait penugasan bersamaan dengan penugasan spot checking, sehingga undangannya terlambat, maka tugas tim difokuskan hanya pada kegiatan monitoring & evaluation (monev). Tim memantau aktifitas personalisasi calon untuk setiap daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan menggunakan program makro excel sederhana. Program yang ada masih perlu disempurnakan diantarnya yang terkait dengan calon dari partai lokal untuk wilayah NAD. Tim menilai bahwa kegiatan akan lebih sempurna apabila sudah terdapat aplikasi Sipemilu terutama Subsistem Informasi Pendataan dan Validasi calon (Silon DPR) yang sifatnya terpusat, sehingga dari setiap daerah tinggal melakukan proses upload (import) data calon format excel dan kemudian bisa disimpan di database calon terpusat, sehingga kegiatan Personalisasi menjadi lebih efektif & efisien.

   

d.      Rekomendasi. 

 

·        Mengingat tenggat waktu yang sangat pendek (Pemungutan Suara pada tanggal 9 April 2009) dan proses pengadaan yang harus dilakukan dengan mengacu pada keppres 80, maka tim merekomendasikan agar pengadaan Sipemilu untuk dimulai sesegera mungkin (akhir tahun atau paling lambat awal januari).  Sipemilu mencakup : Pengadaan/Upgrade/Sewa : Jaringan TI, Data Center, dan DRC.  Penyediaan Software dan Aplikasi Sipemilu, Penyusunan Prosedur dan Peraturan Sipemilu, dan Penyediaan Tenaga System Analyst/Software Engineer, Programmer dan Operator Sipemilu yang bekerja full time.

 

Sekretaris tim menutup pertemuan dan akan mengagendakan pertemuan berikutnya atas persetujuan ketua tim.

 

Disiapkan :                                                                   Disetujui :

 

 

(Hemat Dwi Nuryanto, MSc)                        (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)
14 Januari 2009

 

Jakarta, 14 Januari 2009

Kepada Yth.

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Jl. Imam Bonjol No. 29

Jakarta 10310

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Konsultansi Sistem Informasi Pemilihan Umum November – Desember 2008 dari Tim Ahli TI KPU.

Laporan ini berisi hasil kerja Tim Ahli TI KPU dalam bulan November – Desember 2008 yang terdiri atas:

1.      Ringkasan mengenai Sistem Informasi Pemilu dan Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Secara Elektronik untuk meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Pemilu yang kami tuangkan dalam materi presentasi dengan judul “Overview Sistem Informasi Pemilu & Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Secara Elektronik”, yang berisi:

a.       Sistem Informasi Pemilu & Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Secara Elektronik

b.      Next Generation General Election Information System & Voting System

2.      Deskripsi mengenai Sistem Informasi Pemilu dan Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Secara Elektronik yang kami tuangkan dalam dokumen “Rancangan Sistem Informasi Pemilu” yang berisi penjelasan tentang:

a.       Sistem Informasi Pemilihan Umum (SIPEMILU)

b.      Tabulasi Nasional Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Elektronik (TNP)

c.       Infrastruktur Teknologi: Jaringan Teknologi Informasi, Data Center, Disaster Recovery Center, dan Keamanan Sistem Informasi

d.      Kebutuhan Penghitungan Suara Secara Elektronik Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta lampiran perincian (detil) dari kebutuhan

e.       Contoh Format C1-IT pada Pemilu DPR & DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

3.      Draft Peraturan & Keputusan KPU tentang Sistem Informasi Pemilu untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Pemilu dan Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Secara Elektronik

4.      TOR & RAB Sistem Informasi Pemilu

5.      Draft 10 (sepuluh) Dokumen Pengadaan Sistem Informasi Pemilu (RKS, KAK, BQ) untuk mendukung proses pengadaan TI KPU, yang terdiri atas:\\

a. Pengadaan di KPU:

i.        Sewa Jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum

ii.       Pemeliharaan/Pengadaan Perangkat Keras Teknologi Informasi Untuk Data Center Dan Disaster Recovery Center Komisi Pemilihan Umum

iii.     Penyediaan Jaringan Teknologi Informasi Untuk Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum

iv.     Perangkat Keras Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tabulasi Pemilu Legislatif

v.      Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu), Perangkat Lunak Aplikasi Optical Mark Reader (OMR), Sistem Tabulasi, Tabulasi Grafis Dan Dashboard Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum

vi.     Perangkat Pendukung Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum

b. Pengadaan di KPU Kabupaten/Kota:

i.      Perangkat Input Data Dan Tabulasi Untuk Mendukung Sistem Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

ii.     Perangkat Tambahan Input Data Dan Tabulasi Untuk Mendukung Sistem Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

c. Pengadaan di KPU Provinsi:

i.      Perangkat Input Data Dan Tabulasi Untuk Mendukung Sistem Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum Provinsi

ii.     Perangkat Tambahan Input Data Dan Tabulasi Untuk Mendukung Sistem Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum Provinsi

6.      Lampiran:

a.       Resume Hasil Rapat Tim Ahli TI KPU

b.      Kesimpulan Hasil Telaahan Tim Ahli TI KPU dengan Setjen KPU c.q. Biro Perencanaan dan Data KPU terhadap TOR & RAB Sebelumnya

 

Saran dan Rekomendasi:

 

Untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu khususnya dalam pengadaan perangkat teknologi informasi kpu untuk mendukung Pemilu maka perlu segera diadakan sidang pleno KPU untuk memutuskan:

1.      Peraturan KPU tentang Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu)

2.      Keputusan KPU tentang Pelaksanaan Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk mengimplementasikan peraturan dan keputusan tersebut, perlu segera dilaksanakan proses pengadaan Sistem Informasi / Teknologi Informasi KPU yang harus dimulai paling lambat minggu ke-3 bulan Januari 2009, terutama untuk pengadaan:

1.      Sewa Jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum

2.      Perangkat Keras Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tabulasi Pemilu Legislatif

3.      Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu), Perangkat Lunak Aplikasi Optical Mark Reader (OMR), Sistem Tabulasi, Tabulasi Grafis Dan Dashboard Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum

4.      Form C1-IT yang dilaksanakan disetiap KPU Provinsi

5.      Perangkat input data dan tabulasi (scanner, OMR, dan database tabulasi lokal) di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi

yang dilanjutkan dengan proses pengadaan yang lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami,

 

Disiapkan Oleh

Hemat Dwi Nuryanto, MSc.

Sekretaris/Anggota Tim Ahli TI KPU

 

Disetujui Oleh

Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., MSc.

Ketua Tim Ahli TI KPU

 

 

21 Januari 2009

 

Email terkait perbandingan teknologi ICR & OMR yang disampaikan pada tanggal 21 Januari 2009 ke Anggota KPU : Bu Sri Nuryanti dan Pak Abdul Azis

Bu Yanti dan Pak Azis,
(Mohon bantuan Bu Yanti untuk forward-kan email ini ke Pak Azis karena kami belum memiliki e-mail beliau)

Berikut adalah Review kami terkait Teknologi ICR dan OMR :

PERBANDINGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

ICR [Intelligent Character Recognition] VS OMR [Optical Mark Reader]

 

Teknologi ICR maupun OMR dikembangkan secara terus menerus dengan latar belakang kepentingan yang berbeda. Seperti keberadaan TV dan Radio, meskipun TV mencakup Audio dan Video bukan berarti Radio yang memiliki kemampuan hanya dari sisi Audio saja kemudian tidak dibutuhkan. Radio tetap diproduksi dan dikembangkan namun dengan maksud dan tujuan tertentu. Demikian bula keberadaan perangkat teknologi transportasi : kapal, pesawat terbang, otomotif, dan kereta api. Teknologi-teknologi tersebut akan ko-eksis (ada bersama-sama) dan saling melengkapi. Masing-masing dibangun dan dikembangkan karena ada tujuannya masing-masing dengan kelebihan serta kekurangan yang ada.

Terkait dengan Teknologi ICR dan OMR, ke dua (2) teknologi ini ada untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda dan saling melengkapi :

1.     Kapan ICR Digunakan ?

Untuk mengambil data responden berupa nama, alamat, kota, dan lain sebagainya yang sukar untuk diisikan ke formulir OMR.

Aplikasinya misalnya : Sensus Penduduk, Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu, … dll.

 

2.     Kapan OMR Digunakan ?

Untuk mengambil data multiple answer atau suatu input yang dapat dibakukan dalam jumlah besar, seperti angka yang sudah ditentukan banyak digitnya.

Aplikasinya misalnya : Ujian Nasional (UASBN), UMPTN, Ujian Penerimaaan Pegawai, Penghitungan Suara Elektronik Pemilu, … dll

Kenapa Demikian ?

Teknologi ICR dan OMR masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan dan kelemahan sebagai berikut :

Keunggulan ICR di banding OMR

1.     Pengisian formulir lebih mudah

2.     Lebih Hemat Kertas

3.     Karena kertas yang dibutuhkan lebih sedikit maka scanner yang digunakan juga lebih sedikit

Kelemahan ICR di banding OMR

1.     Akurasi lebih rendah

2.     Perlu effort verifikasi yang besar [data input ICR, sebelum dianggap benar dalam terapan, selalu harus divalidasi terlebih dahulu]

3.     Cara penggunaan teknologi ini jauh dari mudah [lebih sulit dibanding OMR], perlu tenaga ahli yang benar2 mengerti recognition. Untuk kasus Pemilu maka terdapat persoalan menyediakan SDM yang memadai disetiap KPU Kab/Kota

4.     Tidak mampu mengatasi distorsi yang besar (salah resolusi scan, miring, salah cetak form) sehingga perlu kualitas cetakan yang lebih baik

5.     Lebih mahal harga softwarenya !

6.     Perlu proses pengenalan lebih lama dan bervariasi waktunya [perlu waktu pemrosesan komputer yang lebih lama]

7.     Variasi style tulisan yang sangat banyak sehingga verifikasi menjadi lama

8.     Tingkat otentifitas yang rendah, mudah untuk diubah oleh operator scanning, karena dirancang dengan filsafat bahwa data input akan divalidasi terlebih dahulu sebelum dianggap benar.

Remark :

· Sejauh ini perhitungan skala ekonomisnya adalah kalau ICR jadi banyak verifikatornya sedang kalau OMR sedikit verifikator tapi mungkin perlu lebih banyak kertasnya. Untuk penggunaan ICR diperlukan kualitas cetakan kertas yg lebih baik (hampir sempurna) sehingga meskipun jumlah kertasnya lebih sedikit namun biaya/harga cetakan perlembar kertas menjadi lebih mahal, namun memerlukan jumlah scanner yang lebih sedikit.

· Pemakaiaan ICR memerlukan kualifikasi tenaga pendamping yang baik disetiap kabupaten/kota yang relatif sulit tersedia untuk mendukung Pemilu 2009 yang akan berlangsung 9 April. Karena belum ada produk ICR dalam negri yang “PROVEN” (terbukti berjalan baik dalam skala besar) maka terdapat peluang masalah yang besar yang mungkin akan sulit ditanggulangi oleh SDM dalam negri. Maka selain harga software-nya mahal, biaya untuk tenaga support-nyapun tidak kecil (karena mungkin perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar negri).

· Pemungutan Suara sebentar lagi [9 Aril 2009], untuk melakukan pembuktian konsep ICR (melakukan PROUVE OF CONCEPT) memerlukan minimal waktu 2 bulan. Untuk pemakaiaan OMR yang secara teknologi relatif lebih sederhana dibanding ICR, dari “Prouve of Concept” hingga memberikan solusi berupa rancangan Sistem/Solusi Lengkap & Komprehensif yang memperhitungkan segala kemungkinan dan kebutuhan Komputasi dan Jaringan (dari sisi kualitas dan kuantitas) secara terperinci memerlukan waktu enam (6) bulan.

· Untuk itu … apakah masih ada waktu untuk memperbaiki TOR, RAB, yang dilanjutkan dengan mengusulkan ulang (merubah) anggaran ke Depkeu ?

·Kemudian … masih adakah tersedia waktu untuk menyusun Dokumen Lelang dan melaksanakan Pelelangannnya sesuai Keppres 80 ?

· Juga masih adakah waktu untuk mendesain ulang Formulir C1-IT dan selanjutnya mengadakannya dengan mengacu Keppres 80?

Salam hormat,

Ir. Hemat Dwi Nuryanto, MSc

Tenaga Ahli TI KPU


1 Februari 2009

 

Jakarta,  1 Februari 2009

 

Kepada Yth.

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Jl. Imam Bonjol No. 29

Jakarta 10310

 

Dengan hormat,

 

Bersama surat ini kami sampaikan penyempurnaan “Laporan Kegiatan Konsultansi Sistem Informasi Pemilihan Umum November – Desember 2008” dari Tim Ahli TI KPU tertanggal 14 Januari 2009, dengan mempertimbangan dinamika terkini terkait dengan fasilitas input data, sebagai berikut:

 

2.      Tim Ahli TI KPU telah melakukan telaahan mengenai Perbandingan Berbagai Fasilitas Input Data untuk Aplikasi Penghitungan Suara Secara Elektronik maupun aplikasi Sistem Informasi Pemilu pada umumnya (lihat lampiran 1: ”Perbandingan Berbagai Fasilitas Input Data”). Dari telaahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a.       Belanja Modal yang terkait dengan Fasilitas input data menggunakan Optical Recognition Technology (ICR, OMR, dll) dapat menghemat anggaran Rp 110 Milyar s.d. Rp 125 Milyar bila dibandingkan dengan belanja modal apabila menggunakan fasilitas input data secara manual seperti pada Pemilu 2004.

b.      Menggunakan Optical Recognition Technology (ICR, OMR, dll) dapat menurunkan kebutuhan jumlah operator entry data yang pada Pemilu 2004 membutuhkan 17.000 operator, menjadi kurang dari 3.000 operator.

c.       Dari sisi kualitas (yang mencakup: kemudahan pengisian form C1-IT; kemudahan dan kecepatan entry data; akurasi, integritas dan akuntabilitas data; keamanan data), menggunakan Optical Recognition Technology (ICR, OMR, dll) kami nilai akan jauh lebih baik bila dibanding dengan input data manual.

3.      Sebagus apapun fasilitas input data, baik yang manual ataupun berbasis ORT, akan menjadi tidak berarti apabila tidak didukung oleh database hasil penghitungan suara dan sistem tabulasi yang dapat menampilkan hasil penghitungan suara secara baik dan paripurna (lihat lampiran 2: “Contoh Aplikasi Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 di KPU DKI Jakarta”) yang dapat diakses publik dan media massa secara cepat dan stabil.

4.      Fasilitas input data, database hasil penghitungan suara, dan sistem tabulasi  merupakan unsur utama dari Sistem Penghitungan Suara Elektronik (e-Counting atau Situng). Sedangkan e-Counting atau Situng hanyalah salah satu komponen (aplikasi) dari 28 komponen (aplikasi) Grand Design Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (GDSI-KPU) untuk mendukung tahapan-tahapan Pemilu. Ibarat sebuah bangunan, GDSI-KPU adalah rancangannya, Sistem Informasi KPU (SIPEMILU) adalah bangunannya, dan e-Counting atau Situng adalah pintunya. Fasilitas input data barbasis ORT dan tabulasi adalah pintu utama,  sedangkan fasilitas input data barbasis manual dapat menjadi pintu darurat.

 

5.      Kajian Tim Ahli TI KPU, untuk sistem pemungutan dan penghitungan suara di masa depan, akan menggunakan e-Voting yang didukung teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Barcode Recognition (OBR) sebagai alat untuk menjamin auditabiltas dan akuntabilitas e-Voting. Teknologi ICR maupun OMR tidak diperlukan dan tidak mendukung e-Voting.

 

Saran dan Rekomendasi:

1.      Berdasarkan dinamika terkini seperti kami maksud diatas, yaitu penggunaan berbagai teknologi pendukung fasilitas input data, maka kami telah melakukan penyempurnaan:

a.     Revisi Draft Peraturan KPU tentang Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu). Draft Peraturan dirancang untuk menjadi payung hukum (acuan) KPU dalam implementasi GDSI-KPU yang mencakup seluruh portofolio aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung tahapan pemilu, dari Pemilu DPR, Pemilu Presiden, hingga Pemilu Kepala Daerah. (lihat lampiran 3: ”Draft Peraturan KPU tentang Sistem Informasi Pemilihan Umum”). Dalam Bab VI Pasal 11 ayat 2 (a) kami mengusulkan untuk menggunakan fasilitas input data utama yaitu yang berbasis teknologi ICR (Intelligent Character Recognition) pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan backup fasilitas input data manual berbasis e-Form maupun aplikasi lokal.

b.      Revisi Draft Keputusan KPU tentang Pelaksanaan Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Draft Keputusan tersebut merupakan acuan teknis bagi pelaksanaan proses penghitungan suara secara elektronik pada Pemilu DPR yang di dalamnya termasuk keputusan terkait dengan pilihan teknologi fasiltas input data. (lihat lampiran 4: ”Draft Keputusan KPU tentang Pelaksanaan Tabulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”)

Untuk itu, kami menyarankan agar KPU segera mengesahkan draft Peraturan dan Keputusan KPU tersebut, sehingga implementasi Sistem Informasi Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Tabulasi Penghitungan Suara mempunyai dasar payung hukum.

2.      Selanjutnya, untuk mengimplementasikan peraturan dan keputusan tersebut dengan kendala waktu yang singkat (kurang dari 2 bulan sistem dapat berjalan), perlu segera dilaksanakan proses pengadaan Sistem Informasi / Teknologi Informasi KPU yang harus dimulai secepatnya, dengan metode pengadaan Lelang Umum Pascakualifikasi, yang meliputi pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

a.       Sewa Jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (draft KAK terlampir pada Lampiran 5: “Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Sewa Jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum”)

b.      Perangkat Keras Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tabulasi Pemilu Legislatif (draft KAK terlampir pada Lampiran 6: “Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Perangkat Keras Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tabulasi Pemilu Legislatif”)

c.       Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu), Perangkat Lunak Aplikasi Integrated Input Technology (IIT), Sistem Tabulasi, Tabulasi Grafis Dan Dashboard Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif (draft KAK terlampir pada Lampiran 7: “Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Sistem Informasi Pemilihan Umum (Sipemilu), Perangkat Lunak Aplikasi Integrated Input Technology (IIT), Sistem Tabulasi, Tabulasi Grafis Dan Dashboard Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif”)

d.      Perangkat input data dan tabulasi (scanner, komputer, perangkat lunak aplikasi untuk fasilitas input data (Integrated Input Technology), dan database tabulasi lokal) di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi (draft KAK terlampir pada Lampiran 8: “Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Perangkat Input Data Dan Tabulasi Untuk Mendukung Sistem Tabulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif”)

e.       Penyediaan tenaga profesional di pusat data (Business Process & System Analyst, Software Engineer & Programmer, Operator) dan tenaga operator / pendamping di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.    Apapun barang, jasa, produk, teknologi, yang dipilih untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu DPR dan Presiden yang sifatnya berjalan satu kali dalam 5 tahun sebaiknya mempertimbangkan keterbuktiannya berjalan dengan baik dalam skala besar (proven technology). Dalam peristiwa ini kami sarankan dan rekomendasikan untuk tidak digunakan sebagai lahan uji coba suatu produk atau teknologi apapun.

4.      Untuk meminimalkan persoalan yang mungkin terjadi terkait dengan integrasi dari Sistem Informasi Pemilu yang sangat besar dan kompleks (misalnya: saling lempar tanggung jawab), maka Tim menyarankan agar kelima KAK pengadaan tersebut diatas digabung di dalam 1 (satu) kegiatan/paket pengadaan barang/jasa.

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami,

 

Disiapkan Oleh

 

 

 

Hemat Dwi Nuryanto, MSc.

Sekretaris/Anggota Tim Ahli TI KPU

Disetujui Oleh

 

 

 

Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S., MSc.

Ketua Tim Ahli TI KPU

 

Tembusan:

  1. Anggota KPU
  2. Sekretaris Jenderal KPU
  3. Wakil Sekretaris Jenderal KPU

13 Februari 2009

 

Resume Hasil Pertemuan

 

Antara Anggota KPU & Tim Tenaga Profesional Sistem Informasi KPU

Jakarta, 13 Februari 2009

9.      Subyek Bahasan :

Tanggapan Atas Laporan Kegiatan Tim Ahli Tenaga Profesional Sistem Informasi KPU (Tim Ahli IT KPU) dan Penyampaiaan Pandangan Terkait Pilihan Teknologi Pemindai Elektronik Berbasis Scanner.

10.  Peserta Meeting :

-          Ketua KPU (Prof. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA)

-          Anggota KPU (Drs. H. Abdul Azis. MA)

-          Ketua Tim Ahli TI KPU (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)

-          Sekretaris/Anggota Tim Ahli TI KPU (Hemat Dwi Nuryanto, MSc)

 

11.  Materi dan Hasil Pertemuan

 

Materi dan hasil pertemuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

 

a.      Tanggapan Atas Laporan Kegiatan Tim Ahli TI KPU

Sesuai Keputusan KPU No : 453/SK/KPU/TAHUN 2008, Ketetapan Ketiga (3) yang terkait dengan Kewajiban dan Hak Kelompok Tenaga Profesional Sistem Informasi KPU, Ketua Tim menyampaikan kepada Ketua KPU terkait pengiriman dua (2) kali Laporan Kegiatan Tim (Kewajiban Tim) dan sebuah surat permintaan untuk menyampaikan laporan resmi melalui Pleno KPU (Hak Tim) yang hingga kini tidak pernah ditanggapi oleh KPU.

Ketua KPU menyampaikan bahwa masalah terkait dengan TI KPU kewenangannya telah diserahkan ke anggota KPU yaitu Pak Azis (Drs. Abdul Azis, MA). Kemudian Pak Azis menyampaikan ucapan terimakasih atas masukan-masukannya yang telah disampaikan secara tertulis.   

 

b.      Teknologi Pemindaian Berbasis Scanner

Ketua Tim menyampaikan adanya informasi bahwa pleno KPU telah mengambil keputusan terkait pemanfaatan Teknologi ICR (Intelligent Character Recognition) tanpa melibatkan Ketua Tim dan Sekretaris Tim Ahli IT KPU. Pak Azis membenarkan informasi terkait keputusan tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya akan keputusan yang diambil.

 

Sekretaris Tim mengingatkan kepada Pak Azis terkait berbagai persoalan teknis yang menyertai teknologi ICR, menyarankan untuk tidak terlalu fokus terhadap pandangan vendor ICR tertentu yang menginginkan di‘uji-coba’kannya produk yang dimilikinya dalam peristiwa sepenting Pemilu. Ketua dan Sekretaris Tim menegaskan untuk memilih Teknologi OMR yang lebih sederhana namun telah teruji dalam peristiwa peristiwa besar dan penting seperti UASBN (Ujian Nasional SD) maupun UMPTN (Ujian Masuk PTN). Selain telah teruji, vendor OMR juga cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang lebih baik.  

 

Meskipun tidak melibatkan Ketua dan Sekretaris Tim, berdasarkan masukan-masukan yang diterimanya, Pak Azis meyakini bahwa pilihan Teknologi ICR adalah lebih baik dibanding saran untuk memakai Teknologi OMR seperti yang diusulkan Ketua dan Sekretaris Tim Ahli IT KPU.

 

Ketua dan Sekretaris Tim menyatakan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang dilakukan Pak Azis, dan menjelang akhir pertemuan tetap menyarankan kepada Pak Azis agar segera berkonsultasi dengan Biro Pusat Statistik (BPS) selaku Lembaga Pemerintah yang paling banyak memanfaatkan Teknologi ICR dalam kegiatan Sensus.   

c.       Penutup

Karena terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara Anggota KPU dengan Tim Ahli IT KPU (Ketua & Sekretaris Tim), Ketua & Sekretaris menyarankan agar Ketua KPU mengambil keputusan yang tegas terkait status dan keberadaan Ketua & Sekretaris Tim IT KPU. Ketua & Sekretaris Tim IT KPU tidak keberatan untuk tidak terlibat dalam kegiatan apapun di KPU, namun apabila negara membutuhkan Ketua & Sekretaris Tim tetap siap untuk membantu.  

 

Disiapkan :                                                                   Disetujui :

 

 

(Hemat Dwi Nuryanto, MSc)                        (Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, MSc)

  Sekretaris Tim Ahli IT KPU                                    Ketua Tim Ahli TI KPU


Catatan :

 

Berdasarkan Resume Hasil Rapat Tim Ahli Terlampir, dapat diketahui bahwa pilihan untuk menggunakan Teknologi OMR memiliki dasar historis sbb :

 

·       Pernah ditegaskan (wajib dilaksanakan oleh Tim Ahli IT KPU) oleh Dr. Ir. Edi Suhaedi, MSc selaku Kepala Biro Perencanaan & Data KPU (Lihat Resume Hasil Rapat Tanggal 11 Desember 2008, No : 01/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008, bagian 4.c ) dan

·       Pernah didemonstrasikan dihadapan seluruh Tim Ahli IT KPU serta pernah diujicobakan dalam simulasi TPS 77 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir di KPU Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Desember 2008 oleh Tim dari ITB (Lihat Resume Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2008, No : 04/RHR/SIPEMILU/TAHUN 2008, bagian 4.a ).

 

24 Februari 2009

 

Lembaga Pengembangan Teknologi & Demokrasi

 

Press Release (24 Februari 2009)

 

Bahaya Mengintai Dibalik Rekapitulasi Suara Pemilu

 

Sudah bisa diprediksi, bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2009 untuk setiap calon anggota legislatif akan berlangsung alot dan rawan manipulasi. Banyaknya jumlah saksi yang ikut menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS bisa menyebabkan situasi yang bertele-tele. Situasinya kian parah jika setiap caleg sesama parpol maupun antar parpol bergesekan karena berebut menempatkan saksi lalu saling klaim hak suara. Kalau sudah begitu, sengketa hasil Pemilu bisa merebak dimana-mana. Mestinya berbagai risiko tersebut segera diantisipasi dan dicarikan solusinya secara sistemik. Ironisnya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) justru membuat mekanisme kontrol yang terbilang lemah terhadap formulir rekapitulasi di tingkat TPS atau biasa disebut formulir C1. Rencananya mekanisme kontrol berbasis teknologi informasi dengan cara memindai formulir C1 (dokumen scanning) yang telah ditanda-tangani secara lengkap di KPPS. Kemudian oleh PPK akan dikirim ke sistem penghitungan elektronik KPU. Sayangnya, sistem tersebut belum teruji secara baik dan belum juga diaudit oleh pihak yang berkompeten. Pihak KPU kurang menyadari atau bisa jadi mengabaikan begitu saja potensi bahaya yang sedang mengintai. Apalagi, berbagai kelemahan mendasar masih menempel pada teknologi pemindai jenis ICR (Intelligent/Handwriting Character Recognition) dan hingga saat ini belum mampu diatasi secara tuntas. Publik bertanya-tanya, ada apa dengan KPU yang terlalu memaksakan diri dan menihilkan risiko kegagalan dari ICR. Bagaimana jadinya jika alat kontrol tersebut justru bermasalah dan mengandung kelemahan yang cukup mendasar ?

Belum matangnya sistem input data suara Pemilu dengan mesin pemindai berbasis ICR bisa jadi justru akan memperkeruh situasi. Apalagi, Panitia Pemungutan Suara juga akan mengumumkan hasil rekapitulasi kepada publik lewat tabulasi data secara online yang bisa diakses lewat internet. Tabulasi data tersebut sekaligus merupakan hitung cepat hasil Pemilu. Dengan adanya tabulasi data hasil Pemilu legislatif untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota maka setiap caleg bisa melakukan monitor sekaligus melakukan cek and recek perolehan suaranya di setiap TPS di daerah pemilihannya. Namun, jangan sampai hitung cepat yang dijanjikan KPU justru molor terlalu lama akibat kinerja yang buruk dari sistem penginput data. Pengalaman buruk sistem informasi Pemilu 2004 yang terbukti gagal dalam menyajikan hitung cepat dan tabulasi data mestinya jangan sampai terulang kembali. Mesin pemindai jenis ICR untuk menginput data Pemilu legislatif yang menelan dana sekitar RP 30 miliar itu ternyata masih sarat dengan masalah. Selain masalah sistem integrasi, ternyata kecerdasan buatan mesin pemindai ICR juga belum bisa mengatasi sepenuhnya masalah keanekaragaman bentuk tulisan tangan yang dibubuhkan pada formulir C1-IT. Bisa jadi mesin pemindai kesulitan membedakan bentuk antara angka satu dengan tujuh yang ditulis oleh banyak petugas. Juga antara angka dua dengan tiga, dan antara angka empat dengan sembilan. Jika mesin pemindai mengalami keraguan dalam menghitung, maka diberlakukan prosedur verifikasi dan validasi. Apalagi ada ketentuan baku yang menyatakan bahwa data input ICR, untuk dapat dianggap benar harus diperiksa dan divalidasi terlebih dahulu. Sekedar catatan, bahwa bagian kunci dari dokumen scanning adalah Optical Character Recognition (OCR) yang meliputi Handwriting dan Printed Chraracter Recognition. Dalam hal itu objek teks dalam dokumen akan dikonversi dari bit-mapped image ke dalam representasi teks seperti ASCII. Scanner memisahkan dokumen ke dalam elemen gambar yang disebut pixels. Kumpulan pixel dari karakter alphanumeric dibaca oleh software OCR, dan diterjemahkan ke dalam karakter ASCII dengan tepat (atau ke dalam kode lainnya yang dapat dibaca oleh mesin). Ada dua metodologi atau pendekatan untuk menangkap karakter / huruf, yaitu template matching dan topological analysis. Template matching dikenal sebagai pencocok huruf atau pencocok matriks. Karakter teks secara individu diproses dengan dicocokkan agar berada dalam sistem penyimpanan template karakter. Hal ini membuat huruf dikenali oleh sistem. Sedangkan untuk topological analysis menggunakan pattern recognition atau feature extraction. Pattern recognition atau disebut juga extraction tidak menggunakan template.

Selain itu ada kendala serius yang menyangkut waktu validasi untuk penerapan teknologi ICR dalam Pemilu 2009. Karena form C1 dari setiap TPS hanya membutuhkan waktu scanning 30 detik sedangkan validasinya bisa 30 menit atau lebih (bottleneck dari penerapan teknologi ICR adalah pada saat validasi data). Dengan demikian untuk sekitar 1100 TPS per Kabupaten/Kota diperlukan waktu validasi sekitar 550 jam. Kondisi tersebut sangat mengganggu peran sistem informasi KPU sebagai sarana hitung cepat dan pembanding/kontrol hitungan manual. Persoalan validasi ICR juga menyangkut training bagi petugas lapangan, tenaga pendamping, dan pemantau/pengawas independen dalam proses validasi. Bisa dikatakan keputusan pleno KPU yang terkait dengan penginput data suara secara elektronik dengan menggunakan ICR kurang tepat karena menimbulkan persoalan teknis yang cukup mendasar. Lazimnya, ICR digunakan untuk mengambil data responden berupa nama, alamat, kota, dan lain sebagainya yang sukar untuk diisikan ke formulir. Penerapan ICR yang cocok misalnya untuk sensus penduduk, pemutakhiran data pemilih Pemilu, dan lain-lain. Berbicara masalah teknologi ICR, agar lebih komprehensif mestinya kita juga menengok dan membandingkan dengan teknologi OMR (Optical Mark Reader) yang relatif lebih sederhana namun sangat akurat. Kedua teknologi tersebut eksistensinya sebetulnya saling melengkapi dan untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda. Lazimnya OMR digunakan untuk mengambil data multiple answer atau suatu input yang dapat dibakukan dalam jumlah besar, seperti angka yang sudah ditentukan banyak digitnya. Aplikasinya misalnya untuk Ujian Nasional, UMPTN, Ujian penerimaan pegawai, penghitungan suara elektronik Pemilu, dan lain-lain.

Teknologi informasi Pemilu yang menggunakan algoritma tabulasi skala besar dan mengintegrasikan teknologi OMR (Optical Mark Reader) sebagai pemindai sebenarnya cukup relevan dengan perkembangan election terkini di negara maju. Contoh yang aktual untuk dijadikan pembanding adalah peristiwa London Elect pada 2008. Peristiwa itu memilih Walikota dan 25 orang anggota London Assembly. London Elect melibatkan 14 partai dengan jumlah calon kurang dari 100 di setiap tempat pemungutan suara (Polls), dengan 6 juta pemilih (voters) dan mengolah 7 juta surat suara (Papper Ballots). London elect memiliki infrastruktur utama berupa e-Counting Center di tiga lokasi berbasiskan teknologi OMR. Dengan mencermati sistem London Elect tersebut, mestinya penyelenggara Pemilu di negeri ini mendapatkan gambaran berharga terkait idealisasi penerapan teknologi OMR atau ICR sebagai penginput data suara secara elektronik. Dengan demikian tidak terjadi salah pilih teknologi yang bisa berdampak fatal attraction dalam tahapan Pemilu.

 

Bandung, 24 Februari 2009

Hemat Dwi Nuryanto,

Chairman Lembaga Pengembangan Teknologi & Demokrasi. 

HP.08112208066

(www.sipemilu.org)

Kamis, 12/03/2009 19:24 WIB

Persiapan TI KPU Kacau
Ketua KPU: Ini Hanya Masalah Pilihan

Anwar Khumaini - detikPemilu

Jakarta - Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary membantah persiapan Teknologi Informasi (TI) KPU kacau. Perbedaan pilihanlah yang membuat masalah ini muncul ke permukaan.


“Saya susah komentarnya. Ini sebenarnya karena dia (Ketua Tim TI KPU) punya saran, tapi berdasarkan tim kita, saran dia tidak sesuai,” ujar Hafiz usai menjadi pembicara dalam sosialisasi persiapan pemilu di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (12/3/2009).

Hafiz menjelaskan, awal mula perselisihan ini akibat KPU punya pandangan lain, sedangkan Ketua TI KPU juga punya pandangan berbeda.

“Kalau nggak salah mereka mengusulkan sistem OMR, sedangkan kita pakai ICR. Tapi lebih jelasnya tanya Aziz (Abdul Aziz),” imbuhnya.

Dia menambahkan, tim TI KPU saat ini berjumlah 6 orang. Namun dari jumlah tesebut terbagi menjadi dua kubu, 4 orang masih bekerja di tim TI KPU, dan 2 lainnya sudah tidak lagi. “Yang dua itu termasuk yang Ketua TI,” tambah Hafiz.

“Tapi sebenarnya ini hanya perselisihan saja,” kata Hafiz.

Ada kekhawatiran sistem tabulasi manual akan dilakukan terkait persiapan TI yang dianggap kacau ini? “Saya tidak ingin menduga-duga,” pungkasnya. ( anw / lrn )


Kamis, 12/03/2009 14:34 WIB

 

Ketua Tim TI KPU:
Persiapan Sistem TI KPU Kacau!

Ardhi Suryadhi - detikinet


Ilustrasi (detikcom)

 

Jakarta - Persiapan sistem teknologi informasi yang bakal digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2009 dinilai masih kacau. Penilaian minor ini datang bukan dari sembarang orang, melainkan dari Ketua Tim TI KPU sendiri.

Tim TI KPU beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Dr Bambang Edi Leksono. Kepada detikINET, Kamis (12/3/2009), Bambang mengatakan bahwa sistem TI KPU untuk pemilu 2009 ini tak ada kemajuan dan belum terlihat persiapan yang signifikan.

“Sistem yang kita desain dari awal tahun 2008 ternyata diganti dengan sendirinya. Alasannya mereka tak sebutkan dan tanpa konfirmasi dari ketua tim TI,” cecarnya.

Dilanjutkan Bambang, ia dan timnya sudah coba menghadap dan mempertanyakan perubahan ini kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari. “Dan dia (Ketua KPU-red.) bilang Anda sudah mengusulkan, tapi kita mau jalan yang mana itu urusan kita. Dia tak mau menunjukkan alasannya, tak ada keterbukaan,” sesalnya

Hingga saat ini, Bambang mengaku tak terlalu mengikuti perkembangan persiapan sistem TI KPU selanjutnya. Bahkan, ia juga tak mengetahui jika pada hari ini, Kamis (12/3/2009), KPU dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meneken nota kesepahaman mengenai implementasi sistem teknologi informasi untuk keperluan Pemilu 2009.

“Persiapannya sudah kacau itu, sudah mepet. Padahal semua tender dan persiapan sudah kita jadwalkan tapi tidak dilakukan. Kita sendiri sudah mewanti-wanti karena persiapannya itu kan sangat banyak perlu waktu agar perencanaannya baik,” tukasnya. ( ash / faw )

 

Kamis, 12/03/2009 13:39 WIB

Sistem TI KPU Disokong BPPT

Mega Putra Ratya - detikinet


Pengambilan Suara (wsh/inet)

 

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng sejumlah lembaga untuk mensukseskan Pemilu 2009. Salah satunya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kedua pihak pun meneken nota kesepahaman mengenai implementasi sistem teknologi informasi.

MoU ditandatangani Kepala BPPT Marzan Azis dan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2009).

Kepala BPPT Marzan Azis mengatakan, BPPT membantu KPU dalam menyusun rancangan teknis sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan, jaringan komunikasi data, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan melayangkan hasil perhitungan suara kepada masyarakat melalui internet.

“BPPT menyadari bahwa dalam mempersiapkan sistem teknologi informasi untuk Pemilu 2009 dalam waktu yang sangat singkat akan sangat berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanannya,” ujarnya.

Walaupun demikian, lanjut Marzan, BPPT akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat membantu KPU mempersiapkan sistem teknologi informasi seoptimal mungkin dengan mendayagunakan semua fasilitas yang mungkin dapat termanfaatkan.

Mengingat waktu pelaksanaan pemilihan umum semakin dekat, Marzan mengatakan, BPPT membentuk tim kerja sejumlah 26 staf sebagai pendamping teknis KPU sejak 19 Februari 2009.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menyambut baik kerjasama tersebut. “Ini sangat bermanfaat karena bisa disampaikan cepat kepada masyarakat dan datanya memiliki akurasi tinggi,” kata Hafiz.
( aan / ash )

 

Jumat, 13/03/2009 09:36 WIB

25 Ahli BPPT Diterjunkan Benahi Sistem TI KPU

Ardhi Suryadhi - detikinet


Pemungutan Suara (inet)

 

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menerjunkan sebanyak 25 orang ahli untuk mempersiapkan sistem teknologi informasi KPU. Mereka lah yang akan mengawal KPU untuk menyukseskan Pemilu 2009.

Kepala BPPT Marzan Azis mengatakan, ke-25 orang tersebut merupakan staf TI pilihan yang dimiliki BPPT. “Jadinya staf ICT saya di kantor habis,” ujarnya kepada detikINET, Kamis (12/3/2009) petang.

Dijelaskan Marzan, ikhwal kerja sama antara dua lembaga pemerintah ini bermula dari inisiatif KPU. Dalam suratnya yang dikirimkan pada 27 Januari 2009, KPU meminta BPPT untuk membantu dalam implementasi TI di lembaga yang menjadi penanggung jawab pesta demokrasi Indonesia ini.

“Lalu pada hari ini kami menandatangi MoU-nya dan mengirimkan 25 staf TI BPPT untuk membantu persiapan sistem TI KPU,” ujar Marzan.

Ke-25 orang pilihan tersebut bertugas untuk mereview sistem TI yang sudah ada serta membuat rancangan teknis mengenai sistem yang akan dibangun.

“Selain itu kami juga akan bekerja sama dengan pemenang tender dan mensupervisinya,” tukasnya. ( ash / fyk )

 

1 April 2009

 

Idealisasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu

 

Oleh   Hemat Dwi Nuryanto *)

 

Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2009 untuk setiap calon anggota legislatif akan berlangsung alot dan rawan manipulasi. Banyaknya jumlah saksi yang ikut menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS bisa menyebabkan situasi yang bertele-tele. Situasinya kian parah jika setiap caleg sesama parpol maupun antar parpol bergesekan karena berebut menempatkan saksi lalu saling klaim hak suara. Kalau sudah begitu, sengketa harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya secara sistemik. Ironisnya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) justru membuat mekanisme kontrol yang terbilang lemah terhadap formulir rekapitulasi di tingkat TPS atau biasa disebut formulir C1. Rencananya mekanisme kontrol berbasis teknologi informasi dengan cara memindai formulir C1 format khusus untuk penghitungan elektronik (C1-IT) yang telah ditanda-tangani secara lengkap di KPPS. Kemudian dikirim ke fasilitas input data penghitungan elektronik di KPUD Kabupaten/Kota. Sayangnya, sistem tersebut belum teruji secara baik dan belum juga diaudit oleh pihak yang berkompeten. Pihak KPU kurang menyadari atau bisa jadi mengabaikan begitu saja potensi bahaya yang sedang mengintai. Apalagi, berbagai kelemahan mendasar masih menempel pada teknologi pemindai jenis ICR (Intelligent/Handwriting Character Recognition) dan hingga saat ini belum mampu diatasi secara tuntas. Publik bertanya-tanya, ada apa dengan KPU yang terlalu memaksakan diri dan menihilkan risiko kegagalan dari ICR. Bagaimana jadinya jika alat kontrol tersebut justru bermasalah dan mengandung kelemahan yang cukup mendasar ?

Belum matangnya sistem input data suara Pemilu dengan mesin pemindai berbasis ICR bisa jadi justru akan memperkeruh situasi. Tabulasi data tersebut sekaligus merupakan hitung cepat hasil Pemilu. Dengan adanya tabulasi data hasil Pemilu legislatif untuk DPR tanpa DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota maka setiap caleg DPR saja yang bisa melakukan monitor sekaligus melakukan cek and recek perolehan suaranya di setiap TPS di daerah pemilihannya. Namun, jangan sampai hitung cepat yang dijanjikan KPU justru molor terlalu lama akibat kinerja yang buruk dari sistem penginput data. Pengalaman buruk sistem informasi Pemilu 2004 yang terbukti gagal dalam menyajikan hitung cepat dan tabulasi data mestinya jangan sampai terulang kembali. Mesin pemindai jenis ICR untuk menginput data Pemilu legislatif yang beranggaran lebih dari RP 30 miliar itu ternyata masih sarat dengan masalah. Selain masalah sistem integrasi, ternyata kecerdasan buatan mesin pemindai ICR juga belum bisa mengatasi sepenuhnya masalah keanekaragaman bentuk tulisan tangan yang dibubuhkan pada formulir C1-IT. Bisa jadi mesin pemindai kesulitan membedakan bentuk antara angka satu dengan tujuh yang ditulis oleh banyak petugas. Juga antara angka dua dengan tiga, dan antara angka empat dengan Sembilan, dan lain lain. Jika mesin pemindai mengalami keraguan dalam menghitung, maka diberlakukan prosedur verifikasi dan validasi. Apalagi ada ketentuan baku yang menyatakan bahwa data input ICR, untuk dapat dianggap benar harus diperiksa dan divalidasi terlebih dahulu. Sekedar catatan, bahwa bagian kunci dari dokumen scanning adalah Optical Character Recognition (OCR) yang meliputi Handwriting dan Printed Chraracter Recognition. Dalam hal itu objek teks dalam dokumen akan dikonversi dari bit-mapped image ke dalam representasi teks seperti ASCII. Scanner memisahkan dokumen ke dalam elemen gambar yang disebut pixels. Kumpulan pixel dari karakter alphanumeric dibaca oleh software OCR, dan diterjemahkan ke dalam karakter ASCII dengan tepat (atau ke dalam kode lainnya yang dapat dibaca oleh mesin). Ada dua metodologi atau pendekatan untuk menangkap karakter / huruf, yaitu template matching dan topological analysis. Template matching dikenal sebagai pencocok huruf atau pencocok matriks. Karakter teks secara individu diproses dengan dicocokkan agar berada dalam sistem penyimpanan template karakter. Hal ini membuat huruf dikenali oleh sistem. Sedangkan untuk topological analysis menggunakan pattern recognition atau feature extraction. Pattern recognition atau disebut juga extraction tidak menggunakan tamplete.

Selain itu ada kendala serius yang menyangkut waktu validasi untuk penerapan teknologi ICR dalam Pemilu 2009. Karena form C1-IT DPR dari setiap TPS hanya membutuhkan waktu scanning sekitar 10 detik sedangkan validasinya bisa 10 menit atau lebih (bottleneck dari penerapan teknologi ICR adalah pada saat validasi data). Dengan demikian untuk sekitar 1100 TPS per Kabupaten/Kota diperlukan waktu validasi sekitar 200 jam (bila dilakukan scanning tanpa istirahat). Bila proses scanning dan validasi mencakup data DPD dan DPRD maka dibutuhkan wakltu validasi sekitar 600 jam. Kondisi tersebut sangat mengganggu peran sistem informasi KPU sebagai sarana hitung cepat dan pembanding/kontrol hitungan manual sehingga KPU memutuskan untuk melaksanakan quick count untuk DPR saja. Persoalan validasi ICR juga menyangkut training bagi petugas lapangan, tenaga pendamping, dan pemantau/pengawas independen dalam proses validasi. Bisa dikatakan keputusan pleno KPU yang terkait dengan penginput data suara secara elektronik dengan menggunakan ICR kurang tepat karena menimbulkan persoalan teknis yang cukup mendasar. Lazimnya, ICR digunakan untuk mengambil data responden berupa nama, alamat, kota, dan lain sebagainya yang sukar untuk diisikan ke formulir. Penerapan ICR yang cocok misalnya untuk sensus penduduk, pemutakhiran data pemilih Pemilu, dan lain-lain. Berbicara masalah teknologi ICR, agar lebih komprehensif mestinya kita juga menengok dan membandingkan dengan teknologi OMR (Optical Mark Reader) yang relatif lebih sederhana namun sangat akurat. Kedua teknologi tersebut eksistensinya sebetulnya saling melengkapi dan untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda. Lazimnya OMR digunakan untuk mengambil data multiple answer atau suatu input yang dapat dibakukan dalam jumlah besar, seperti angka yang sudah ditentukan banyak digitnya. Aplikasinya misalnya untuk Ujian Nasional, UMPTN, Ujian penerimaan pegawai, penghitungan suara elektronik Pemilu, dan lain-lain.

Teknologi informasi Pemilu yang menggunakan algoritma tabulasi skala besar dan mengintegrasikan teknologi OMR (Optical Mark Reader) sebagai pemindai sebenarnya cukup relevan dengan perkembangan election terkini di negara maju. Contoh yang aktual untuk dijadikan pembanding adalah peristiwa London Elect pada 2008. Peristiwa itu memilih Walikota dan 25 orang anggota London Assembly. London Elect melibatkan 14 partai dengan jumlah calon kurang dari 100 di setiap tempat pemungutan suara (Polls), dengan 6 juta pemilih (voters) dan mengolah 7 juta surat suara (Papper Ballots). London elect memiliki infrastruktur utama berupa e-Counting Center di tiga lokasi berbasiskan teknologi OMR.

Berdasarkan best practices di London Elect, dengan cukup melakukan modifikasi sederhana surat suara yang saat ini berukuran empat lembar kertas ukuran koran berwarna (surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menjadi hanya satu lembar kertas ukuran A4 sederhana hitam putih yang dikelompokkan menjadi 4 kuadran (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang masing-masing kuadrannya terdiri atas kotak-kotak berisi nomor partai dan kotak-kotak berisi nomor caleg (hanya nomor caleg untuk DPD) sedangkan informasi lebih rinci terkait partai dan caleg cukup ditempel pada bilik atau papan pengumuman TPS, maka pemilu akan menghemat biaya kertas surat suara lebih dari Rp 500 Milyar (dengan asumsi jumlah surat suara saat ini 700 juta lembar dan biaya cetak Rp 1000 per lembar surat suara sedangkan biaya mencetak surat suara ukuran A4 hitam putih hanya sekitar Rp 100 rupiah cukup disediakan sejumlah pemilih yang sekitar 171 juta) disamping itu difabel (tunanetra) dengan template sederhana dapat mengikuti pemilu tanpa kesulitan seperti kondisi saat ini.

Apabila cara mencontreng tersebut dipadukan dengan teknologi scanning berbasis OMR dan menggunakan kecamatan sebagai lokasi Counting Center, yang dilaksanakan keesokan harinya, seperti Counting Center pada london elect. Dimana dilakukan penghitungan suara berbasis IT dari tiap TPS dengan disaksikan pihak-pihak yang berkepentingan (penghitungan suara manual di TPS diperlukan hanya untuk mekanisme kontrol) maka dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah pemilih per TPS menjadi dua kali lipat saat ini. Meskipun dibutuhkan investasi perangkat IT hingga mencapai Rp 350 Milyar (asumsi biaya IT tambahan Rp 50 Juta per kecamatan untuk sekitar 7000 kecamatan), namun berpeluang terjadi penghematan biaya pemilu yang dapat mencapai Rp 9 Trilyun (asumsi bahwa biaya pemilu saat ini adalah lebih dari Rp 20 Trilyun untuk sekitar 580 ribu KPPS, PPS, dan PPK) karena hanya dibutuhkan jumlah KPPS kurang dari setengah saat ini yang operasionalnya mencapai hampir Rp 40 juta per KPPS.   

Mencermati sistem London Elect tersebut, mestinya penyelenggara Pemilu di negeri ini mendapatkan gambaran berharga terkait idealisasi penerapan teknologi pemilu dan fasilitas penginput data suara secara elektronik. Dengan demikian tidak terjadi lagi salah pilih teknologi yang bisa berdampak terdegradasinya kualitas Pemilu sehingga menjamin pelaksanaan tahapan pemilu yang efektif, efisien, dan penghitungan suara yang cepat, lengkap, akurat, dan dipercaya.

 

*) Hemat Dwi Nuryanto, Chairman Lembaga Pengembangan Teknologi & Demokrasi, Alumnus UPS Toulouse Perancis

 

 


Selasa, 21/04/2009 06:58 WIB

Kolom Telematika

IT KPU Gagal Total?

Ardhi Suryadhi - detikinet


ilustrasi (inet)

 

Jakarta - Pemerintah saja sudah gatal dengan lambatnya sistem TI Pemilu dalam mengirimkan dan menghitung suara. Bagaimana dengan masyarakat? Mereka pun pasti lebih tak sabar menanti siapa yang akan menjadi wakilnya di
Senayan.

Sampai Selasa (21/4/2009) pagi, pukul 06:00, suara yang masuk ke Tabulasi Nasional KPU tercatat baru di kisaran 13 jutaan suara. Sementara target KPU sendiri, minimal 80 persen dari suara yang mencontreng dapat mereka tampung.

Jumlah DPT pada Pemilu 2009 ini kurang lebih ada sekitar 171 juta, taruhlah ada 40 persen yang golput atau tak dapat kesempatan mencontreng. Dengan kata lain, ada sekitar 101 juta suara yang harusnya ditampung KPU.

Namun sudah dua minggu sejak hari pencontrengan berselang, suara yang masuk ke Tabulasi Nasional Pemilu yang bertempat di Hotel Borobudur nan jauh dari harapan.

Padahal diikutsertakannya IT dalam Pesta Demokrasi lima tahunan ini sejatinya untuk lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan KPU, bukan malah sebaliknya. Alhasil, ketika hal itu terjadi beragam penilaian minor menyerang sistem TI KPU.

Kisruh Sejak Awal

Berbagai masalah yang menyertai TI KPU sebenarnya sudah terjadi sejak awal persiapannya. Tak percaya? Hal itu bisa dibuktikan ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari tiba-tiba ‘memecat’ alias tak lagi mengikutsertakan Ketua dan Sekretaris Tim TI KPU Dr Bambang Edi Leksono dan Hemat Dwi Nuryanto dalam persiapan terakhir.

Hafiz saat itu berkilah, awal mula perselisihan ini akibat KPU punya pandangan lain, sedangkan Ketua TI KPU juga punya pandangan berbeda. Perbedaan yang dimaksud salh satunya terkait penggunaan teknologi Intellegent Charracter Recognition (ICR), yang nantinya akan memegang peran penting dalam rekapitulasi suara.

Tak pelak, kedua orang yang disingkirkan tersebut memiliki asa pesimistis terhadap lembaga yang pernah diperkuatnya tersebut. KPU sendiri, di tengah kejaran deadline hari pencontrengan dan segunung harapan dari masyarakat akhirnya mengambil langkah taktis dengan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dengan dalih untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, BPPT tentu saja menerima ‘todongan’ tersebut. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 25 orang ahli TI dari BPPT diterjunkan untuk menyiapkan segala sesuatunya.

Mendapati ‘produk yang setengah jadi’, tim BPPT pun mengakui tak memiliki target muluk untuk menyediakan sistem TI pemilu yang wah. Mereka pun mengeluarkan target klise, “kami upayakan semaksimal mungkin”.

Hasilnya, ya ’semaksimal’ yang diupayakan. Situs Tabulasi Nasional yang beralamat di tnp.kpu.go.id di awal kelahirannya sempat down sehingga sulit diakses sampai puncaknya suara yang masuk ke Tabulasi Nasional berjalan bak semut.

Jika sudah begini, seperti biasa, setiap pihak yang ditodong coba mengeles bak jurus Tai Chi. Bahkan ironisnya, tim TI KPU dalam beberapa hari terakhir mendadak ngumpet, sulit sekali dihubungi. Telepon tak diangkat, SMS pun tak dibalas.

Kambing Hitam ICR

Penggunaan teknologi ICR yang pada awalnya menuai kekhawatiran akhirnya benar-benar menjadi biang kesalahan. Seperti diketahui, dengan sistem ini, formulir C1-IT, yakni hasil rekap perolehan suara di TPS yang dibuat khusus dan ditulis tangan, akan dikirim ke kelurahan dan diteruskan ke KPUD Kabupaten/Kota untuk discan.

Hasil scanning yang berbentuk image ini kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf lewat ICR. Hasilnya lantas dikirim ke KPU pusat untuk diproses dan ditayangkan di website khusus sebagai hasil perolehan suara per TPS.

Namun, itu kan harapan di atas kertas. Sementara implementasinya tak semanis itu. Dikatakan praktisi TI dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Dedy Syafwan MT, kerawanan sistem TI KPU justru terletak pada ICR itu sendiri.

Akurasi pemindahan dari gambar ke angka dan huruf belum teruji. Angka 7 di gambar bisa teridentifikasi sebagai angka 1, angka 6 bisa jadi 0, dan sebagainya. Demikian juga huruf dari a hingga z, bisa berubah dari aslinya karena form C1-TI ditulis tangan.

Mengingat adanya potensi kesalahan ini, kata Dedy, perlu proses validasi dan verifikasi atas hasil ICR untuk memastikan kebenaran datanya. Jika tidak, sangat mungkin hasil ICR berbeda dengan data yang tertulis di formulirnya.

“Apalagi jumlah formulirnya mencapai ribuan mengingat jumlah TPS per kabupaten/kota bisa lebih dari 1.000, dan tiap TPS menyetor 8 lembar formulir,” ujarnya.

Gagal Total

Senada dengan Dedy, M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) pun menjatuhkan penilaian serupa.

“Salah satu yang menurut kita merupakan pilihan fatal itu ya pemanfaatan teknologi ICR. Itu menurut saya gagal total. Kemarin 500 daerah menyatakan mereka tidak mampu atau kesulitan memanfaatkan teknologi itu, ada beritanya. Itu artinya, semua KPUD gagal menggunakan solusi tersebut,” seloroh Didin — sapaan akrabnya — kepada detikINET beberapa waktu lalu.

Itu baru dari sisi ICR, belum lagi dilihat dari sisi SDM yang dinilai masih belum cakap dengan teknologi yang digunakan sehingga pekerjaan terhambat, server tak memadai hingga harus meminjam server BPPT dan masih banyak lagi rintangan menghadang.

Didin bahkan berani menilai bahwa kinerja sistem TI KPU pada Pemilu 2009 ini tak lebih dari 25 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu.

KPU memang tak bisa disalahkan seutuhnya. Sebab, bagaimanapun juga mereka sudah berusaha dengan keras untuk menciptakan Pesta Demokrasi bagi rakyat Indonesia dengan tertib dan lancar.

Ya, semoga saja pada Pilpres nanti kesalahan-kesalahan yang mencoreng muka KPU ini bisa segera diperbaiki. Jika tidak, hati-hati saja terjatuh di lubang yang sama.

Penulis, Ardhi Suryadhi, adalah jurnalis di detikINET.com. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat institusi tempatnya bekerja.

( ash / wsh )

 

27 April 2009

 

Lembaga Pengembangan Teknologi & Demokrasi. 

Press Release (27 April 2009) :

Mengurai Benang Kusut TI Pemilu 

Dua kali Pemilu kinerja sistem TI KPU terbukti mengecewakan seluruh komponen bangsa. Kegagalan Teknologi Informasi Pemilu menjadi pukulan telak bagi praktisi dan IT Goverment. Sistem TI KPU baik untuk Pemilu 2004 maupun 2009 sebenarnya telah dirancang berdasarkan adaptasi dan konvergensi teknologi terkini. Sehingga, kedua-duanya pada awalnya dijalankan dengan penuh optimisme. Masih hangat dalam ingatan kita, penyelenggara Pemilu 2004 melakukan sesumbar bahwa pemanfaatan TI dalam penghitungan suara pemilu untuk DPR, DPRD, dan DPD akan mampu menampilkan 80 persen suara pemilih hanya dalam waktu sembilan jam. Nyatanya, klaim tersebut tidak terbukti dan gagal. Fakta menunjukkan bahwa data yang ditampilkan dari Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) tertatih-tatih, sempat secara tiba-tiba jumlah suara yang masuk menjadi sekitar 70 juta, Namun, beberapa kali sistem reset ke posisi perolehan suara nol dan sempat terhenti beberapa jam. Desakan untuk menghentikan sistem TI KPU pada Pemilu 2004 sangat kuat dan sporadis.

Ironisnya, kondisi buruk diatas justru terulang kembali dalam Pemilu 2009 dan malah lebih parah. Hal itu terlihat dari proses Real Count dalam Tabulasi Pemilu yang berjalan seperti siput. TI Pemilu masuk dalam lubang kegagalan kembali. Padahal, sistem TI Pemilu 2009 telah ditransformasikan menggunakan sistem peng-input data yang lebih mutakhir dengan memakai pemindai. Betapa menyedihkan, proses tabulasi yang berlangsung selama 5 hari, data yang ditayangkan di tabulasi KPU hanya mencapai angka 5,2 juta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuding rumitnya kinerja Intelligent Character Recognition (ICR) sebagai biang kerok kegagalan tabulasi online. Perangkat ICR yang terbilang mahal karena berharga Rp 25 juta per unit yang semula dibanggakan KPU ini sekarang jadi kambing hitam. Kegagalan operasional ICR oleh personal KPUD tidak mampu diatasi hingga hari terakhir proses tabulasi nasional penghitungan elektronik. Dan data jumlah suara yang masuk hanya 13 persen dari seluruh tempat pemungutan suara yang ada. Angka tersebut sangat menyedihkan dan menyesakkan dada bagi siapapun. Bahkan, didepan hidung KPU sendiri juga terjadi hal buruk yakni data TPS di DKI Jakarta yang notabene memiliki SDM IT yang bagus ternyata hingga hari terakhir baru masuk 2.537 TPS dari 16.982 TPS yang ada atau hanya 14,94 persen.

Sebetulnya sistem TI Pemilu 2009 dirancang dengan filosofi fail safe design sehingga jika ada gangguan berarti atau kegagalan terhadap sistem penginput data ICR, masih ada sistem lain yang mampu berperan sebagai fasilitas input data kedua berupa fasilitas data entry melalui aplikasi situng secara online, dan ketiga dengan digital form (e-Form) berbasis excel. Secara teoritis, penggunakan Optical Recognition Technology (ICR, OMR, dll) dapat menurunkan kebutuhan jumlah operator entry data yang pada Pemilu 2004 membutuhkan 17.000 operator yang tersebar di setiap kecamatan. Pada Pemilu 2009 menjadi sekitar 3.000 operator, sehingga cukup ditangani oleh Pokja di KPUD. Namun, karena lemahnya koordinasi dan lemahnya manajemen KPU maka tidak ada command media untuk menjalankan cara kedua atau ketiga terkait macetnya penginput ICR. Cara kedua sebenarnya cukup memadai mengingat telah memadainya jaringan Telkom dan tersedinya sistem aplikasi yang terintegrasi secara baik dengan Data Center KPU. Sedangkan cara ketiga yakni penggunaan e-Form untuk penginput data sebenarnya kemampuannya setara dengan Sistem TI (Situng) Pemilu 2004. Secara teoritis ICR menggambarkan solusi teknologi yang mampu  mengolah form C1-IT yang berjumlah 4,5 juta lembar dalam waktu kurang dari target 12 hari. Sistem diatas bisa dianalogikan seperti neurotransmitter atau sel saraf otak yang bisa meneguhkan sistem Pemilu. Aplikasi diatas tidak sekedar “kalkulator” pemilu, tetapi mampu menampung informasi, mengolah, menyalurkan dan memverifikasi proses pemungutan suara. Sehingga kompleksitas Pemilu di Tanah Air sejak tingkatan TPS hingga nasional bisa teratasi dengan baik. Neurotransmitter itu terdiri dari tiga sistem, yakni Advanced Scanner Technology, Proven Optical Recognition Technology dan General Election Information System with Advanced Tabulation Technology. 

            Ironisnya, Sistem TI Pemilu 2009 sejak hari H pencontrengan sudah kalah wibawa bahkan kalah reputasi dengan penyelenggara Quick Count yang lebih mampu menggambarkan perolehan suara. Bahkan ada kesan penghitungan suara sistem TI KPU justru menjadikan hasil quick count sebagai referensi. Akibatnya, angka-angka yang ditampilkan dalam tabulasi tidak bisa lepas alias identik dengan hasil quick count. Mestinya, KPU memiliki kemampuan infrastruktur yang jauh lebih baik dari penyelenggara quick count. KPU bisa saja menugaskan KPUD untuk mencari sepuluh TPS dengan lokasi terdekat dan representaif untuk dijadikan TPS real count yang mampu mengirimkan hasil perolehan suara sesaat setelah rekapitulasi. Dengan demikian KPU mampu melakukan quick count dengan sample yang lebih baik dan lebih akurat.

Kegagalan pengiriman data hasil scanning/entry data ke Pusat Data (Data Center) KPU diakibatkan belum adanya pedoman (engineering directive) dan tata kelola secara baik. Antara lain Pedoman Tata Kelola Perencanaan Sistem, Tata Kelola Realisasi Sistem,Tata Kelola Pengoperasioan Sistem, dan lain-lain. Ada lima prinsip dasar yang menjadi landasan bangunan Tata Kelola sistem informasi yang terabaikan. Prinsip Pertama, Perencanaan TI Pemilu yang kurang sinergis dan konvergen di level internal institusi. Akibatnya begitu mudahnya anggota KPU merubah pilihan teknologi penginput data tanpa kajian teknis yang memadai, dan lebih disebabkan oleh vendor driven. Kedua, penetapan kepemimpinan dan tanggung jawab TI Pemilu yang kurang jelas di level internal institusi. Hal itu disebabkan karena dibubarkannya biro IT KPU. Ketiga, pentingnya Pengembangan dan/atau akuisi aplikasi TI Pemilu secara valid dan konsisten. Hal itu untuk memastikan bahwa setiap pengembangan dan/atau akuisisi tersebut didasarkan pada alasan yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat; berdasarkan analisis yang tepat dan terus-menerus. Memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan/atau akuisisi tersebut selalu ada pertimbangan keseimbangan yang tepat atas manfaat jangka pendek dan jangka panjang, biaya dan risiko-risiko. Keempat, Memastikan operasi TI Pemilu berjalan dengan baik dengan simulasi dan sampel yang memadai. Kelima, memastikan terjadinya pengembangan yang berkesinambungan (continuous improvement) dengan memperhatikan faktor manajemen perubahan organisasi dan sumber daya manusia

Jika tata kelola telah dijalankan secara baik maka semua data (text, image, dan database) hasil penghitungan suara Pemilu 2009 di Kabupaten/Kota dan PPLN dikirim ke Pusat Data KPU dengan menggunakan program aplikasi sinkronisasi data secara baik pula. Dengan demikian akan bisa ditampilkan tabulasi DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Pusat Tabulasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun sayang, tata kelola itu tidak terwujud dengan baik. Dan pihak KPU mengambil keputusan yang minimalis yakni hanya menampilkan tabulasi DPR saja. Padahal sejak semula Sistem TI Pemilu 2009 direncanakan mampu  menampilkan hasil perolehan suara setiap partai dan setiap caleg dari suatu Wilayah (TPS, Kelurahan, Kecamatan) termasuk untuk calon DPD maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Juga mampu menampilkan data progress hasil perolehan suara setiap partai dan setiap caleg dari suatu Daerah Pemilihan atau DP  (DP adalah gabungan wilayah  yang berjumlah 2.177 DP yang terdiri atas gabungan Kecamatan untuk DP DPRD Kab/Kota, gabungan Kabupaten/Kota untuk DP DPR mupun DPR Provinsi, dan Provinsi untuk DP DPD). Kemudian mampu menampilkan status hasil penghitungan surat suara dari TPS apakah sudah masuk atau belum serta menampilkan resume surat suara hasil penghitungan suara dari TPS ataupun dari suatu wilayah (Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi) dan menampilkan data resume pemilih dari Suatu Wilayah atau DP.

            Sesuai dengan best practices pengembangan teknologi informasi maka TI Pemilu harus dilakukan proses audit dari lembaga independent dan sangat kredibel. Dengan menggunakan metode standar yang relevan yakni COBIT (Control Objectives for Information & Related Technology). Dengan audit tersebut integritas dan keandalan bisa dipertanggungjawabkan dan terjaga dengan baik. Dengan penerapan COBIT maka IT Pemilu memiliki keandalan sistem informasi yang effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability.

Bagaimanapun juga, proses demokrasi mustahil dilangsungkan secara ideal tanpa melibatkan teknologi, utamanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bangsa ini tidak boleh “kapok lombok” atau “trauma” sehubungan dengan gagalnya sistem TI dalam dua periode Pemilu berturut-turut. Semua pihak harus berpikir keras agar keterlibatan atau fungsi TIK dalam pemilu bisa menjadi enabler. Hal itu terwujud jika TIK sudah menjadi penggerak tahapan Pemilu serta membuahkan efisiensi yang signifikan bagi organisasi penyelenggara Pemilu. Penggerak itu lalu berubah menjadi transformer yaitu sebagai penentu arah transformasi organisasi penyelenggara pemilu menuju efektivitas pemilu, reduksi biaya dan waktu secara signifikan dengan prinsip otomatisasi dan rekayasa ulang proses (process re-engineering). Mudah-mudahan pada Pemilu 2019 sudah terjadi proses transformer, dimana pemungutan suara sudah bisa dilakukan dengan prinsip otomatisasi, rekayasa ulang proses, dan sistem aplikasi TI pemilu yang dedicated hasil rekayasa anak bangsa sendiri. Bila perlu termasuk penggunaan mesin e-Voting generasi baru yang memenuhi kriteria verifiability dan auditability. Untuk mewujudkan TIK sebagai transformer diperlukan kondisi transisi dan pilot project pada pemilu kepala daerah pasca Pemilu 2009 dan 2014. Tanpa ada proses transisional dan effort pilot project bangsa Indonesia akan kesulitan melakukan tinggal landas demokrasi.

 Bandung, 27 April 2009

Hemat Dwi Nuryanto, Chairman Lembaga Pengembangan Teknologi & Demokrasi. 

HP.08112208066

(www.sipemilu.org)

Share