Tahapan Pemilu 2009 pada saat ini diwarnai dengan maraknya aksi narsistik yang ingin menggapai kekuasaan dengan cara membangga-banggakan diri dan ambisinya secara berlebihan. Istilah narsistik berasal dari akar kata narsis. Dalam bidang psikologi dikenal kasus narcissistic personality disorder (NPD) sebagai salah satu bentuk dari gangguan kepribadian. Aksi narsistik para politisi muncul berupa iklan di media masa, poster, baliho, selebaran dan lewat panggung hiburan. Aksi narsistik juga diwarnai oleh sosok selebritis yang menjual kegenitan dan pesona yang dangkal. Akibatnya, dikemudian hari para konstituen akan menyesal karena sosok selebritis yang dipilih sebagai wakilnya ternyata kedodoran dalam mengartikulasikan aspirasi dan mengalami kebuntuan dalam mencipta solusi kebangsaan. 

Aksi narsistik juga kurang mendidik karena mengajarkan rakyat untuk menempuh jalan pintas. Aksi itu juga telah menabrak nilai-nilai ketimuran yang punya rasa malu jika harus menepuk dada dimuka umum, penuh ambisi dan menyodorkan dirinya secara telanjang untuk dipilih menjadi pemimpin. Aksi narsistik pada saat ini memang tidak bisa dicegah. Apalagi aksi itu melibatkan kekuatan uang yang luar biasa besarnya. Namun, aksi itu setidaknya bisa diredam dengan menggelar sistem meritokrasi yang relevan dengan perkembangan jaman. 
Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Dalam konteks politik menunjuk suatu bentuk atau proses promosi atau pencalonan pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Proses diatas harus fair, bebas KKN dan biaya yang sangat murah. Penggelaran sistem meri-tokrasi harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Karena jaman sekarang didominasi oleh kekuatan konvergensi TIK yang melibatkan teknologi internet berbasis web 2.0 maka disebut dengan istilah Meritokrasi 2.0. 

Rumah Konstituen Virtual 

Istilah tersebut juga similar dengan kekuatan politik jaringan (politics of network) dengan biaya yang murah. Konteksnya berbeda dengan jaringan industri media televisi dan cetak di tanah air sekarang ini yang ongkosnya cukup mahal dan telah dikuasai oleh sekelompok kapitalis. Teknologi internet berbasis Web 2.0 juga telah melengkapi sebuah tesis sebelumnya yang dikemukakan oleh Alexander Bard dan Jan Soderqvist, dalam bukunya “Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism” (2002) yang mengemukakan kecenderungan bergesernya demokrasi menuju kekuasaan jaringan (netos) atau netokrasi (netocracy). 
Meritokrasi 2.0 juga bisa menyeleksi atau merekrut calon anggota DPR/DPRD secara lebih baik dan murah dengan bantuan internet. Apalagi sudah banyak kaum intelektual di tanah air yang telah memiliki website ataupun blog pribadi yang secara sistematik menggambarkan aktivitas, karya dan pemikirannya. Selain itu mesin pencari internet juga bisa dijadikan alat untuk mengukur kapabilitas, ketenaran, dan dialektika seorang calon pemimpin atau caleg. Ketika kita berselancar dengan mesin pencari, pasti akan kita temukan tokoh-tokoh luar biasa calon pemimpin dalam berbagai tingkatan yang sebelumnya tidak kita kenal secara detail karena jarang muncul di media komersial. Bahkan, pada saat ini Google sudah menggenggam peta dan rangking warga dunia yang memiliki aktivitas dan pe-mikiran yang luar biasa. Dengan catatan dalam beraktivitas dan berkarya yang bersangkutan bersentuhan dengan internet. 

Kekuatan konvergensi TIK juga bisa membantu anggota legislatif untuk mengelola aspirasi dengan membuat rumah konstituen secara virtual. Rumah virtual tersebut juga merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif dalam tugas-tugas legislasi seperti membuat undang-undang, peraturan daerah hingga menyusun APBN/APBD. Juga sangat praktis sebagai wahana laporan pertanggung jawaban partai politik atau anggota legislatif kepada para pendukungnya. 

Memangkas Biaya 

Rumah konstituen virtual yang menggunakan teknologi internet dan Web 2.0. akan menjadi viral marketing yang bekerja luar biasa. Karena betapa cepatnya penyebaran informasi kepada publik melalui teknologi Web 2.0 seperti blog, interactive web (AJAX), streaming video YouTube, slideshow Flickr. Peng-gunaan internet oleh politisi di AS merupakan contoh aktual. Bila dalam kampanye Pemilu 2004 di AS digunakan web secara statis, maka dalam tahun 2008 dipakai Web 2.0 yang dinamis (Web 2.0 Presence). Dimana selain info tentang calon presiden yang statis, juga ada proses partisipasi atau interaktif dari pemilih melalui networking di internet, blogs, situs socio-video, embedded wid-gets dan lain-lain yang mampu menjangkau jutaan pemilih dalam waktu sangat singkat. Sangat beralasan jika di AS hampir semua politisi memiliki blog di MySpace dan Facebook yang populer, untuk berinteraksi.

Sebagai catatan, bahwa aplikasi web 2.0 memiliki sifat harnessing collective intelligence. Yaitu memanfaatkan kecerdasan dan kreatifitas dari banyak orang sehingga terbentuk basis pengetahuan yang sangat besar. Dengan Blogosphere, Blogspot, Wordpress, dan lain-lain setiap orang bisa menulis blog-nya lalu saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk jaringan, mirip seperti sel-sel otak (neurotransmitter) manusia yang berjumlah sangat banyak namun bisa saling terkait (mengirim pesan) satu dengan lainnya dalam waktu singkat. Di era Web 1.0 dahulu, banyak pihak yang bersusah payah jika ingin membuat web. Jika ingin membuat website gratis, paling-paling larinya ke Geocities. Itu pun harus paham seluk-beluk HTML sehingga cukup menyulitkan bagi orang awam. Namun, pada saat ini pengurus atau simpatisan parpol bisa menggunakan jasa layanan desain website dengan mudah. Salah satunya yang menonjol adalah Wetpaint. Aplikasi yang berbasis wiki itu memungkinkan kita mendesain web 2.0 secara mudah. Dengan web 2.0 politisi bisa berkampanye secara interaktif. Menggelar Meritokrasi 2.0 berarti mengembalikan esensi demokrasi ke tangan rakyat yang sebenar-benarnya. Serta memangkas biaya ekonomi tinggi dalam proses demokrasi. 

Penulis adalah CEO ZamrudTechnology, alumni Universitas Paul Sabatier Toulouse Perancis.