Kondisi Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang sarat dengan masalah sosial, bencana alam dan penyakit ditambah dengan tingginya kasus korupsi membuat lembaga dunia dan negara-negara sahabat prihatin lalu berlomba-lomba mengucurkan dana hibah ( grant ). Namun, berbagai macam kucuran dana hibah itu bagaikan tersedot masuk “black holes” alias lubang hitam. Akibatnya, target sasaran dan pertanggung jawaban semakin gelap dan justru menimbulkan masalah baru. Tak pelak lagi, BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) menyatakan bahwa penerimaan dana hibah di 12 departemen dan lembaga nondepartemen dengan nilai total Rp 1,3 triliun ternyata tidak dilaporkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ) tahun 2007. Bahkan, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang mestinya memiliki tools sistem informasi yang canggih, ironisnya justru mengalami kemunduran dalam laporan keuangannya yakni adverse atau tidak wajar. Perlu digarisbawahi bahwa status hasil audit itu paling rendah, di bawah disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Mestinya semua penerimaan dana hibah luar negeri terintegrasi dalam APBN lalu dipertanggung jawabkan secara sungguh-sungguh dan bebas penyelewengan. Namun, hingga saat ini banyak pejabat pengelola dana hibah yang bermoral hazard ( aji mumpung ) karena memperlakukan dana hibah itu seperti harta karun warisan nenek moyangnya.

Rendahnya akuntabilitas dana hibah luar negeri sangat memalukan dan bisa mencoreng kredibilitas pemerintah. Banyaknya proyek yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari hibah mengharuskan pemerintah menata kembali bentuk pertanggungjawaban keuangan dan optimasi sasarannya. Salah satunya adalah dari Millennium Challenge Corporation Threshold Program for Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) yang didapat dari Badan Pembangunan Internasional Pemerintah AS (USAID). Sekedar catatan, bahwa pada 2006 Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC) menyetujui Threshold Plan kepada Pemerintah Indonesia sebesar 55 juta dollar AS yang antara lain ditujukan untuk perbaikan indikator pengendalian korupsi. Dari total hibah diatas, sebesar 35 juta dollar AS diperuntukkan pembaruan administrasi peradilan, keterbukaan sistem peradilan, peningkatan kemampuan untuk memerangi kasus-kasus pencucian uang, dan program untuk menekan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program terakhir itu menyedot dana hibah hingga 5 juta dollar AS untuk mewujudkan sistem LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) untuk pusat dan lima daerah yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Ironisnya, pelaksanaan proyek LPSE itu justru dilakukan tanpa melalui tender. Kondisi paradoksal, karena selama ini pejabat Bappenas selalu menekankan kepada pihak lain untuk mematuhi dan menerapkan Keppres 80 tahun 2003. Tetapi untuk proyek LPSE justru bertentangan dengan Keppres itu dengan dalih karena pembiayaannya memakai dana hibah. Akibatnya biaya proyek LPSE pusat dan regional terlalu mahal dan secara teknis sulit dipertanggung jawabkan mutunya. Bahkan ada indikasi Technical Assistant untuk proyek e-Procurement yang menyangkut LPSE akan menjerumuskan Bappenas dan LKPP menjadi “superbody” yang berperan sebagai regulator, operator, sekaligus “predator” untuk proyek-proyek LPSE di seluruh tanah air. Dari aspek teknologi informasi dan komunikasi sistem LPSE diatas menganut praktik conformity (one system for all ). Pada prinsipnya praktik itu merupakan modus “pemaksaan” secara halus dan monopoli terselubung atas nama pemerintah pusat. Padahal, dibalik itu semua tentunya ada motif bisnis yang tidak fair. Jika kita bedah proyek LPSE pusat maupun regional terlihat produk teknologi yang belum matang, masih coba-coba, dan belum mampu menuntaskan persoalan tender terkini. Tingkatan teknologi yang dipilih belum mampu mengatasi rintangan esensial dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibatnya sudah bisa ditebak, bahwa kelangsungan LPSE tidak akan bisa berumur panjang. Begitu pula kasus-kasus mutakhir tentang kecurangan dalam tender seperti adanya perusahaan fiktif, tender arisan, dan berbagai modus pemalsuan masih belum bisa diatasi oleh sistem LPSE. Aspek standarisasi, file transaction, dan autentifikasi masih menjadi persoalan pelik dalam LPSE, sehingga operasional LPSE Regional masih tersendat-sendat.

Praktek conformity juga sangat merugikan bahkan bisa “membunuh” aglomerasi industri TIK nasional. Yang pada gilirannya akan memberangus lapangan kerja di sektor ITC. Ada baiknya jika DPR, KPK, KPPU dan LSM yang bergerak dibidang pengawasan procurement seperti IPW ( Indonesian Procurement Watch ) berusaha untuk menghapuskan conformity dalam LPSE yang mana jelas-jelas bertentangan dengan international best practice dalam hal inisiatif Technology Choice. Inisiatif itu pada prinsipnya mengharuskan pemerintah pusat menciptakan persaingan sehat, efisiensi dan inovasi pasar yang dapat menentukan ketersediaan, komersialisasi, dan penggunaan keanekaragaman teknologi secara fair. Dengan mengadopsi kebijakan Technology Choices yang telah disepakati oleh negara-negara anggota APEC, pemerintah dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengembangkan pasar melalui pengembangan teknologi dan jasa serta memaksimalkan para konsumen serta keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari akses-akses teknologi baru dan jasa. Implikasi Technology Choice juga dapat mengatasi terbatasnya ketersediaan produk dan pengembangan inovasi teknologi secara berkesinambungan.

Jika bangsa ini berniat untuk mewujudkan kemandirian teknologi dan penciptaan nilai tambah, maka prinsip Technology Choice tidak bisa ditawar-tawar lagi. Prinsip itu antara lain pertama; mempromosikan peraturan dan kebijakan teknologi netral untuk menjamin persaingan dan mengoptimalkan manfaaatnya bagi lembaga pemerintah, kalangan bisnis dan konsumen. Kedua; mempromosikan pengembangan teknologi secara terbuka dan voluntary standard yang dibentuk untuk proses transparansi guna memfasilitasi penggunaan sistem hardware dan software dalam mengembangkan digital economy. Ketiga; mendorong peran aktif dari sektor swasta dan kelompok pengguna dalam pengembangan dan penggunaan teknologi terbuka. Pernyataan konsultan LPSE Bappenas tentang penggunaan open source dalam LPSE masih sumir dan mesti dibuktikan sejauh mana reliabilitas arsitekturnya. Juga sangat disesalkan tentang keterlibatan perguruan tinggi yang hanya dijadikan “tameng” rendahnya akuntabilitas dalam proyek LPSE.

Diberbagai belahan dunia, penerapan e-Procurement mestinya disertai dengan effort dan pilihan teknologi yang berbasis aglomerasi industri software yang ada di daerah itu. Hal itu untuk mengembangkan aglomerasi industri kelompok ISV ( Independent Software Vendor ) atau pengembang aplikasi e-Procurement. Secara umum aplikasi e-Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang yang meliputi pengelolaan data pembelian. Atau pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pembelian atau pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi. Fungsionalisasi aplikasi e-Procurement harus memiliki keandalan, sehingga mudah diakses, tidak gampang macet, dan tidak rentan manipulasi teknis. Use case harus mampu merepresentasikan sebuah interaksi antara actor ( user ) dengan e-Procurement yang memiliki fungsi utama aplikasi. Seperti mengelola persiapan pengadaan, proses pelelangan, contract management, serah terima pekerjaan dan mengelola pengadaan barang atau jasa secara swakelola. Fungsionalisasi aplikasi mulai dari langkah buyer untuk mengaktifkan ticket ( user id dan password ) rekanan untuk dapat Login kemudian mendapatkan notifikasi hingga tahap keputusan pemenang lelang harus berlangsung secara lancar, terbebas dari moral hazard dan cara-cara unfairness.

Penerapan sistem e-Procurement sebentar lagi akan semakin meluas kedaerah-daerah. Untuk itu pentingnya inisiatif Technology Choice yang memberi jaminan bahwa pemerintah daerah dan lembaga lainnya mendapatkan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan kebutuhan. Apalagi bangsa Indonesia sudah bertekad menggencarkan teknologi informasi berbasis Open Sources dan Open Internationally Standard System. Pemerintah harusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi “black holes” dana hibah. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi preseden buruk, karena “black holes” juga akan menyedot habis kredibilitas pemerintah dimata dunia. (***)

*) Penggerak IGOS, alumni Universitas Paul Sabatier Toulouse Prancis.

Share