Kontan 12 November 2007, oleh: Hemat Dwi Nuryanto

Pemilu di Indonesia telah melahirkan paradoks. Biayanya sangat mahal tetapi menggunakan teknologi pemungutan suara yang kurang efisien. Bahkan boleh dibilang masih ?primitif? ketika kita bandingkan dengan negara lain. Para elite politik yang merancang UU Pemilu tetap saja mengidap sindrom katak dalam tempurung. Karena belum berani melakukan trobosan dalam hal teknologi pemungutan suara. Kalkulasi pemerintah terhadap kebutuhan dana untuk melaksanakan Pemilu 2009 mencapai Rp 17 triliun. Meskipun telah memangkas jumlah anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum yang mencapai Rp 22,3 triliun. Namun, hal itu belum menggembirakan rakyat. Pasalnya, cara pangkas pemerintah itu belum bersifat sistemik dan masih menyisakan kerawanan dalam tahapan pemilu.

Jika membedah struktur biaya Pemilu dengan kacamata teknologi, maka semakin terlihat potensi untuk mereduksi biaya Pemilu menjadi semurah mungkin. Ada dua cara efisiensi biaya Pemilu yang bersifat sistemik dan tidak menimbulkan masalah baru. Pertama, dengan menerapkan mesin e-Voting dan yang kedua menerapkan aplikasi teknologi informasi Pemilu yang berbasis open source software ( OSS ) dalam setiap tahapan pemilu. Sayangnya hingga saat ini belum ada tekad elite politik untuk tinggal landas Pemilu dengan menggunakan e-Voting. Padahal, fakta di negara lain telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi bisa mereduksi biaya Pemilu secara signifikan dan sekaligus mampu meningkatkan kualitas proses Pemilu serta dapat meminimalkan berbagai sengketa. Sangat ironis, jika dibandingkan dengan negara India dan Brasil yang telah sukses menerapkan e-Voting dengan lancar, murah dan aman. Para elit politik seharusnya tidak menganggap teknologi e-Voting sebagai cara yang rumit. Bangsa India saja mampu menggunakan peralatan e-Voting atau mesin pemilih suara yang disebut e-Voting Machines ( e-VMs ) dengan harga yang murah buatan dalam negeri. Pada prinsipnya mesin itu terdiri dari dua bagian yakni Control unit dan Balloting unit. Control unit hanya dapat dioperasikan oleh petugas Pemilu, fungsinya sebagai pengendali atau pengontrol Balloting unit. Pada Pemilu yang lalu India telah menyediakan 1 juta perangkat e-VMs bagi 675 juta pemilih. Bandingkan dengan jumlah pemilih di Indonesia pada Pemilu 2009 nanti yang jumlahnya hanya 168,6 juta pemilih dengan fasilitas TPS direncanakan sebanyak 77.750 buah. Dari aspek geografis, wilayah pemungutan suara di India juga terbentang sangat luas, dari kaki pegunungan Himalaya di sebelah Utara sampai ke hutan tropis di India Selatan. Animo rakyat India terhadap Pemilu yang mengunakan e-VMs sangatlah besar. Apalagi mesin itu sangat mudah digunakan bahkan bagi masyarakat pedesaan sekalipun. Mesin ini mampu melayani dan merekam 5 pemilih (voter) per menit, atau sekitar 2700 pemilih per hari.

??????????? Berbeda dengan di India, rakyat Indonesia baru bisa bermimpi tentang e-Voting. Namun demikian, penyelenggaraan Pemilu 2009 nanti mudah-mudahan bisa ditransformasikan menuju e-Voting. Sudah saatnya KPU, Pemerintah dan DPR bersungguh-sungguh melakukan efisiensi biaya Pemilu 2009 dengan menggunakan trobosan teknologi informasi yang berbasis open source software (OSS). Memangkas komponen biaya pemilu tanpa disertai dengan solusi teknologi akan memperuncing persoalan. Boleh saja dalam Pemilu 2009 nanti daya tampung sebuah TPS diperbesar hingga mencapai 1000 pemilih. Begitu juga dengan penggunaan KTP sebagai bukti sah bagi pemilih. Namun, langkah diatas harus diback-up dengan aplikasi sistem informasi pemilu yang andal namun murah. Perlu dicatat bahwa sudah ada GDSI ( Grand Design Sistem Informasi ) Pemilu yang disusun oleh para pakar perguruan tinggi dan lembaga yang kredibel. GDSI sangat relevan sebagai solusi Pemilu 2009, pada prinsipnya meliputi 32 portofolio aplikasi. Untuk menjalankan portofolio GDSI dibutuhkan produk inovasi perangkat lunak yang sesuai dengan DR&O ( Design Requirement and Obyectives ). Jika pada Pemilu 2004 kebutuhan anggaran teknologi informasi Pemilu mencapai Rp 321 miliar, maka dengan inovasi berbasis open source software buatan ISV ( Independent Software Vendor ) dalam negeri, anggaran teknologi informasi pada Pemilu 2009 bisa direduksi hingga sepertiganya. Dengan asumsi memakai atau menyewa jaringan telematika perbankan yang sudah eksis diseluruh Kecamatan, sebagai contohnya milik BRI. Dalam jaringan itu diaplikasikan piranti lunak dan sistem keamanan hasil inovasi ISV dalam negeri dengan spesifikasi yang digariskan dalam GDSI. Aplikasi harus memenuhi beberapa hal. Seperti jaringan protokol komunikasi data antara unit kerja (nodes) dengan menggunakan protokol intranet/internet (TCP/IP). Selain itu juga harus memiliki kehandalan sistem yang berupa real-time data, yakni Setiap perubahan data atau tansfer data dilakukan secara real time. Juga diperhitungkan aspek security untuk menjamin keamanan aplikasi, data dan informasi. Aspek security dilakukan dengan beberapa metode pengamanan yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, yang meliputi metode Authentication. Juga berupa metode Access Control yaitu manajemen bertingkat dan hak akses. Metode Confidentiality berupa trasfer data dilakukan dengan encryption atau decryption. Dan metode lainnya berupa non repudiation dan availability ( Clustering System, RAID System, Back up, Mirroring data). Sedangkan dalam hal user profile dan interface, jumlah user secara software tidak terbatas, hanya dibatasi oleh spesifikasi hardware yang digunakan. Setiap user dapat memiliki user id dan password yang unique dengan otoritas yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya. User Interface sistem aplikasi ini, secara umum harus mudah digunakan dan dapat mencegah human error dalam memasukkan data. Sistem Informasi Penghitungan Suara ( SITUNG ) dalam aplikasi diatas berbasis teknologi DMR (Digital Mark Reader) dan ICR (Intelligent Character Recognition) sehingga lebih efektif dan aman dalam mengelola hasil Pemilu.

??????????? Jika dikalkulasi lebih mendalam, maka biaya aplikasi diatas sangatlah murah. Dengan estimasi untuk royalty dan insentif bagi ISV pengembang aplikasi yang hanya sebesar Rp 15 miliar dan pengembang sistem keamanan Rp 5 miliar. Ditambah dengan sewa jaringan, biaya operator dan tenaga ahli, penambahan perangkat keras seperti Scaner, flash-disk dan lain-lain, maka total kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp 100 miliar alias kurang dari sepertiga anggaran teknologi informasi pada Pemilu 2004. Selain itu aplikasi SITARLIH ( Sistem informasi pendaftaran pemilih ) mudah disinkronkan dengan SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ).Sehingga bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah daftar pemilih yang selama ini menjadi masalah krusial hampir disemua penyelenggaraan Pilkada. Pentingnya menyiapkan produk the next generation voting system untuk dipakai pada TPS Khusus atau TPS Luar Negri pada Pemilu 2009. Dengan demikian WNI yang bermukim diluar negeri pada Pemilu 2009 nanti bisa menikmati Internet Voting (iVoting) dan Mobile Voting (mVoting). Dengan demikian sistem Pemilu 2009 tidak terlalu memalukan dimata dunia.

^*) Penggerak IGOS Center, Alumnus UPS Toulouse Perancis